Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Kami Akan Hentikan Ancaman Persekusi

Kompas.com - 15/01/2019, 10:31 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengklaim, dirinya akan menghentikan ancaman persekusi terhadap individu maupun organisasi jika terpilih pada Pilpres 2019.

Prabowo mengaku menjamin hak untuk menyatakan pendapat bagi seluruh warga negara meski pendapatnya itu berseberangan dengan pemerintah.

"Kami akan hentikan ancaman persekusi terhadap individu, organisasi, yang bisa saja berseberangan pendapat dengan pemerintah," ujar Prabowo saat membacakan pidato kebangsaan bertajuk 'Indonesia Menang' di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019) malam.

Baca juga: PDI-P: Sikap Pesimistis Prabowo Akan Menyerang Balik

Prabowo mengatakan, bagi dirinya dan calon wakil presiden Sandiaga Uno, kritik merupakan alat untuk mengawasi jalannya sebuah pemerintahan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Oleh sebab itu, jika memerintah, pasangan Prabowo-Sandiaga akan menerima kritik sebagai upaya untuk mengamankan jalannya pemerintahan agar tidak salah jalan.

"Kami akan menerima kritik sebagai upaya mengendalikan diri agar tidak salah jalan. Bagi kami kritik adalah justru mengamankan jalannya pemerintahan karena bagi kami pemerintah RI harus melayani kepentingan rakyat. Tidak boleh pemerintah mengakali rakyatnya sendiri," aku Prabowo.

Baca juga: Jubir Jokowi-Maruf: Prabowo Andalkan Strategi Our Brand Is Crisis

Penegakan hukum, keadilan dan demokrasi merupakan salah satu dari lima fokus program kerja nasional yang tercantum dalam dokumen visi misi pasangan Prabowo-Sandiaga.

Dalam program tersebut, Prabowo-Sandiaga berjanji akan menjamin semua hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dipenuhi, terutama kemerdekaan berserikat, menyatakan pendapat dan kebebasan pers.

"Kami sumpahnya adalah aman untuk semua, adil untuk semua, makmur untuk semua," tutur Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com