Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Banyak Dokter Gajinya Lebih Kecil dari Tukang Parkir

Kompas.com - 15/01/2019, 09:02 WIB
Ihsanuddin,
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut banyak dokter yang saat ini memiliki penghasilan minim.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra dalam pidato "Indonesia Menang" di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

"Sekarang banyak dokter kita gajinya lebih kecil dari tukang jaga parkir mobil," kata Prabowo.

Baca juga: Prabowo: Anggaran Infrastruktur Tak Boleh Jadi Bancakan

Prabowo berjanji, ia dan calon wakil presiden Sandiaga Uno akan memperbaiki keadaan ini jika nantinya memenangi Pilpres 2019.

Prabowo meyakini, dengan menaikkan gaji dokter dan tenaga kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia akan menjadi lebih baik.

"Dokter-dokter kita harus dapat penghasilan layak," kata dia.

Baca juga: Tim Jokowi-Maruf: Prabowo seperti Tuduh TNI, Polri, Intelijen Tidak Netral

Prabowo juga berjanji akan memperbaiki kondisi keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang terus mengalami defisit di era Presiden Joko Widodo.

"Kami akan perbaiki tata kelola BPJS dan jaringan sosial lainnya untuk mencegah defisit dan meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Kami akan perjuangkan agar seluruh rakyat Indonesia memiliki jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya," kata dia.

Baca juga: Prabowo Janji Perbaiki Gaji Guru dan Tenaga Kesehatan

Prabowo mengatakan, BPJS Kesehatan ini sangat penting dan harus mendapat prioritas utama.

Jika tidak, Ketua Umum Partai Gerindra ini khawatir Indonesia sebagai sebuah negara tidak bisa bertahan lama.

"Saudara-saudara sekalian, apakah negara yang tidak mampu membayar rumah sakit, yang tidak mampu menjamin makan untuk rakyatnya, dapat bertahan 1.000 tahun?" kata Prabowo kepada para pendukungnya dengan berapi-api.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum menanggapi ancaman Prabowo Subianto yang akan mundur jika ada potensi kecurangan dalam Pilpres 2019. Salah satu nya keputusan KPU memperbolehkan penyandang disabilitas mental menggunakan hak pilihnya. Komisioner KPU, Wahyu Setiawan menyebut KPU sudah melakukan sosialisasi kepada publik terkait isu isu pelaksanaan Pilpres 2019. Terkait hak pilih bagi penyandang disabilitas yang disebut Djoko Santoso sebagai salah satu potensi kecurangan KPU menyebut hal ini sudah dijelaskan secara rinci dalam Peraturan KPU.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com