Kompas.com - 12/01/2019, 20:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI (Polri) akhirnya membentuk tim gabungan untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan dan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM.

Surat tugas pembentukan tim gabungan dikeluarkan pada 8 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.

Tim gabungan akan bekerja selama enam bulan terhitung mulai 8 Januari 2019 sampai dengan 7 Juli 2019.

Dalam surat itu, tim diperintahkan melaksanakan setiap tugas serta melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dan instansi terkait berdasarkan prosedur tetap yang telah diatur sesuai dengan perundang-undangan.

Baca juga: IPW Nilai Pembentukan Tim Gabungan Kasus Novel Sarat Kepentingan Politik

Namun, pembentukan tim gabungan justru menuai kritik dari elemen masyarakat sipil.

Koordinator Kontras Yati Andriani di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Jumat (19/10/2018).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Koordinator Kontras Yati Andriani di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Jumat (19/10/2018).
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani menilai, pembentukan tin gabungan sarat dengan kepentingan politik karena tim tersebut dibentuk menjelang debat capres pada 17 Januari 2019.

Sementara, desakan dari masyarakat sipil untuk membentuk tim gabungan pencari fakta yang independen sudah sejak lama digaungkan.

"Pembentukan tim gabungan terkesan hanya untuk menyiapkan jawaban saat debat capres," ujar Yati saat ditemui di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Baca juga: Kuasa Hukum Pesimistis Kasus Novel Tuntas Melalui Tim Gabungan

Hal senada diungkapkan oleh kuasa hukum Novel Baswedan, Haris Azhar. Haris merasa aneh dengan pembentukan tim gabungan yang dilakukan jelang debat capres.

Haris khawatir tim gabungan dibentuk hanya untuk kepentingan Presiden Joko Widodo saat debat.

"Aneh, kok seolah bekerja pas mau debat. Saya khawatir dibentuk tim ini, hanya untuk menyediakan jawaban buat Jokowi saat debat," ujar Haris kepada Kompas.com, Sabtu (12/1/2019).

Indepedensi Tim Gabungan

Selain soal waktu pembentukan, Yati dan Haris juga mengkritik soal komposisi anggota tim gabungan.

Dari salinan surat tugas dengan nomor Sgas/3/I/HUK.6.6/2019 yang diterima Kompas.com, tim gabungan terdiri dari 65 orang.

Sebanyak 53 orang berasal dari Polri, dua orang pakar, satu akademisi, satu orang dari unsur organisasi masyarakat sipil, satu orang Komisioner Kompolnas, dua orang mantan Komisioner Komnas HAM, dan lima orang dari unsur KPK.

Baca juga: Kubu Prabowo Berharap Pembentukan Tim Gabungan Kasus Novel Tak Terkait Debat Capres

Menurut Yati, jika melihat dari komposisi anggota, tim gabungan tersebut tidak memenuhi harapan masyarakat sipil terkait aspek independensi.

"Soal independensi juga tidak memenuhi ekspektasi masyarakat sipil. Anggotanya secara komposisi juga kan 'dari kita untuk kita kepada kita'. Hendardi dan Hermawan Sulistyo itu kan penasihat Kapolri, ada juga dari Kompolnas," kata Yati.

Sementara itu, Haris mengaku pesimistis kasus penyerangan yang dialami Novel dapat dituntaskan melalui pembentukan tim gabungan oleh Polri.

Baca juga: Tim Gabungan Kasus Novel Baswedan Terkesan Disiapkan untuk Debat Pilpres

 

Ia menilai, tim tersebut tidak jauh berbeda dengan tim penyidik yang dibentuk di internal Polri.

"Sayangnya, ini tidak cukup. Ini mirip dengan tim-tim sebelumnya, dominan polisi. Justru kan, selama ini tim yang seperti ini yang sudah dapat stempel zero hasil," ucap Haris.

"Memang ada nama-nama baru. Hendardi, Ifdhal Kasim, Nurkholis dan Poengky, tapi ini tim nama-nama sisipan saja dalam 'rumah lama' yang tidak pernah berbuah kerja," kata dia.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Banjir di Seoul

Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Banjir di Seoul

Nasional
Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah

Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah

Nasional
Ratu Kalinyamat Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Ratu Kalinyamat Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Belasungkawa Bharada E untuk Ayah, Ibu, dan Adik Brigadir J dalam Secarik Surat Tulisan Tangan

Belasungkawa Bharada E untuk Ayah, Ibu, dan Adik Brigadir J dalam Secarik Surat Tulisan Tangan

Nasional
Keterwakilan Perempuan Rendah di Provinsi, Bawaslu Klaim Tak Bisa Intervensi Timsel

Keterwakilan Perempuan Rendah di Provinsi, Bawaslu Klaim Tak Bisa Intervensi Timsel

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Oon Nusihono ke PN Yogyakarta

KPK Limpahkan Berkas Oon Nusihono ke PN Yogyakarta

Nasional
Mendes: BLT Desa Rp 300.000 Tetap Ada Tahun Depan, tetapi untuk Warga Miskin Ekstrem

Mendes: BLT Desa Rp 300.000 Tetap Ada Tahun Depan, tetapi untuk Warga Miskin Ekstrem

Nasional
Buron Kejagung Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri

Buron Kejagung Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri

Nasional
Luhut Ingin TNI Duduki Jabatan Sipil, Anggota DPR: Ini Bukan Bagi-bagi Jabatan

Luhut Ingin TNI Duduki Jabatan Sipil, Anggota DPR: Ini Bukan Bagi-bagi Jabatan

Nasional
Polri Dalami Dugaan “Obstruction of Justice” 31 Polisi yang Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Polri Dalami Dugaan “Obstruction of Justice” 31 Polisi yang Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Nasional
Megawati Minta Prabowo Tingkatkan Kualitas Alutsista dan Perwira TNI

Megawati Minta Prabowo Tingkatkan Kualitas Alutsista dan Perwira TNI

Nasional
Jokowi: Waspada Krisis, Menjaga Pasokan Pangan Wajib Dilakukan

Jokowi: Waspada Krisis, Menjaga Pasokan Pangan Wajib Dilakukan

Nasional
Wapres Minta Masyarakat Tak Takut dengan Potensi Resesi pada 2023

Wapres Minta Masyarakat Tak Takut dengan Potensi Resesi pada 2023

Nasional
Wacana TNI Aktif Masuk Pemerintahan: Diusulkan Luhut, Dimentahkan Jokowi

Wacana TNI Aktif Masuk Pemerintahan: Diusulkan Luhut, Dimentahkan Jokowi

Nasional
Ada 4 Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J, Terbuka Kemungkinan Tersangka Baru untuk Perkara Turunan

Ada 4 Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J, Terbuka Kemungkinan Tersangka Baru untuk Perkara Turunan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.