Tim Gabungan Kasus Novel Baswedan Terkesan Disiapkan untuk Debat Pilpres

Kompas.com - 11/01/2019, 21:32 WIB
Penyidik Senior KPK Novel Baswedan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (11/12/2018) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comPenyidik Senior KPK Novel Baswedan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (11/12/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani mengkritik pembentukan tim gabungan kasus Novel Baswedan oleh Kepolisian RI (Polri).

"Pembentukan tim gabungan terkesan hanya untuk menyiapkan jawaban saat debat capres," ujar Yati saat ditemui di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Baca juga: Tim Gabungan untuk Kasus Novel Baswedan Bertugas Selama 6 Bulan

Ia menilai, pembentukan tim gabungan sarat dengan kepentingan politik sebab tim tersebut dibentuk menjelang debat Pilpres 2019.

Sementara, desakan dari masyarakat sipil untuk membentuk tim gabungan pencari fakta yang independen sudah sejak lama digaungkan.

Yati juga mengkritik komposisi anggota tim yang lebih banyak didominasi oleh pihak kepolisian.

Baca juga: Polri Bentuk Tim Gabungan untuk Kasus Novel Baswedan

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dari salinan surat tugas dengan nomor Sgas/3/I/HUK.6.6/2019 yang dikeluarkan pada 8 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, tim gabungan terdiri dari 65 orang.

Aktivis Kontras, Yati Andriani dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (10/12/2016).Ambaranie Nadia K.M Aktivis Kontras, Yati Andriani dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (10/12/2016).

Sebanyak 53 orang berasal dari Polri, dua orang pakar, satu akademisi, satu orang dari unsur organisasi masyarakat sipil, satu orang Komisioner Kompolnas, dua orang mantan Komisioner Komnas HAM dan lima orang dari unsur KPK.

Baca juga: Teror terhadap KPK, Novel Baswedan Minta Presiden Bentuk TGPF

Menurut Yati, jika melihat dari komposisi anggota, tim gabungan tersebut tidak memenuhi harapan masyarakat sipil terkait aspek independensi.

"Soal independensi juga tidak memenuhi ekspektasi masyarakat sipil. Anggotanya secara komposisi juga kan 'dari kita untuk kita kepada kita'. Hendardi dan Hermawan Sulistyo itu kan penasihat Kapolri ada juga dari Kompolnas," kata Yati.

Baca juga: Novel Baswedan: Semoga Presiden Mau Mendesak Polri Ungkap Teror ke KPK

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Muhammad Iqbal mengatakan, pembentukan tim melalui surat tugas tersebut untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM dalam penuntasan kasus Novel Baswedan.

Dalam surat itu, tim diperintahkan melaksanakan setiap tugas serta melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dan instansi terkait berdasarkan prosedur tetap yang telah diatur sesuai dengan perundang-undangan.

Surat tugas ini berlaku selama enam bulan terhitung mulai 8 Januari 2019 sampai dengan 7 Juli 2019.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowin Sebut Relawannya Ditarik-tarik untuk Kepentingan Pilpres 2024

Jokowin Sebut Relawannya Ditarik-tarik untuk Kepentingan Pilpres 2024

Nasional
Jokowi Minta Relawan Tak Terburu-buru Tentukan Sikap Terkait Pilpres 2024

Jokowi Minta Relawan Tak Terburu-buru Tentukan Sikap Terkait Pilpres 2024

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Pademangan hingga Rusun Nagrak Cilincing Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Tower 8 Wisma Atlet Pademangan hingga Rusun Nagrak Cilincing Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Faktor Utama Lonjakan Covid-19 Mobilisasi Masyarakat, Khususnya Saat Liburan

Kepala BNPB: Faktor Utama Lonjakan Covid-19 Mobilisasi Masyarakat, Khususnya Saat Liburan

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Terus Ingatkan Masyarakat soal Disiplin Protokol Kesehatan

Jokowi Minta Kepala BNPB Terus Ingatkan Masyarakat soal Disiplin Protokol Kesehatan

Nasional
Sebaran 9.868 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Sebaran 9.868 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 13 Juni: 11.568.443 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 13 Juni: 11.568.443 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

Nasional
UPDATE 13 Juni: Ada 113.388 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 13 Juni: Ada 113.388 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 13 Juni: 70.468 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 13 Juni: 70.468 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Survei: Masyarakat yang Puas terhadap Jokowi Cenderung Pilih Ganjar Pranowo sebagai Capres

Survei: Masyarakat yang Puas terhadap Jokowi Cenderung Pilih Ganjar Pranowo sebagai Capres

Nasional
UPDATE: Tambah 149, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 52.879

UPDATE: Tambah 149, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 52.879

Nasional
UPDATE: Tambah 4.655, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.745.091

UPDATE: Tambah 4.655, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.745.091

Nasional
UPDATE: Tambah 9.868, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.911.358

UPDATE: Tambah 9.868, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.911.358

Nasional
Dedikasi Toeti Heraty: Guru Besar, Penyair, dan Pendiri Jurnal Perempuan

Dedikasi Toeti Heraty: Guru Besar, Penyair, dan Pendiri Jurnal Perempuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X