IPW Nilai Pembentukan Tim Gabungan Kasus Novel Sarat Kepentingan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebutkan, pembentukan tim gabungan kasus Novel Baswedan sarat dengan kepentingan politik jelang Pemilu 2019.

Menurut Neta, tim gabungan adalah bentuk pencitraan kepolisian dan Joko Widodo sebagai petahana yang akan maju kembali sebagai calon presiden di Pilpres 2019.

"Iya, pembentukan tim ini sarat dengan pencitraan baik untuk polisi maupun Jokowi di tahun politik," ujar Neta dalam diskusi "Jelang Debat Siapa Hebat" di Jakarta, Sabtu (12/1/2019).

Baca juga: Kuasa Hukum Pesimistis Kasus Novel Tuntas Melalui Tim Gabungan

Dia pesimistis tim gabungan bisa mengungkap kasus penyiaraman terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Seolah-olah itu dikerjakan, maka dibentuklah sebuah tim. Kesannya serius, tapi percayalah itu tidak akan terungkap," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Muhammad Iqbal mengatakan, pembentukan tim bertujuan untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan dan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM.

Baca juga: Saya Khawatir Tim Gabungan Kasus Novel Hanya untuk Kepentingan Jokowi Saat Debat

Surat tugas pembentukan tim gabungan dikeluarkan pada 8 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.

Dalam surat itu, tim diperintahkan melaksanakan setiap tugas serta melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dan instansi terkait berdasarkan prosedur tetap yang telah diatur sesuai dengan perundang-undangan.

Surat tugas ini berlaku selama enam bulan terhitung mulai 8 Januari 2019 sampai dengan 7 Juli 2019.

KOMPAS Sejumlah Kasus yang Ditangani Novel Baswedan