Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Ojek Online Curhat soal Tarif Per Kilometer kepada Jokowi...

Kompas.com - 12/01/2019, 17:41 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah seorang pengemudi ojek online bernama Heri curhat kepada Presiden Joko Widodo mengenai tarif per kilometer yang dinilai terlalu rendah.

Curhat itu disampaikan Heri saat maju ke panggung pada acara Silaturahim Pengemudi Transportasi Online, di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (12/1/2019).

Ada lima pengemudi transportasi online yang ditunjuk ke atas panggung.

Saat Jokowi memberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri, Heri tidak hanya sekadar memperkenalkan diri. Ia langsung "tancap gas" mengeluarkan uneg-unegnya.

"Nama saya Heri, dari komunitas Jakarta Barat. Saya mau mengeluhkan soal harga tarif Pak...," kata Heri.

Baca juga: Ketika Jokowi Bandingkan Waktu Liburnya dengan Pengemudi Ojek Online

 

Mendengar pernyataan itu, Presiden langsung memotong curhat Heri. "Saya belum tanya, sudah ngomong keluhan kami saja..." kata Jokowi.

Sekitar 2.000 pengemudi transportasi tertawa mendengar kelakar Jokowi.

Jokowi kemudian mempersilakan Heri meneruskan curhatnya. 

"Nah ini baru, silakan dilanjutkan," kata Jokowi.

Heri mengungkapkan bahwa tarif per kilometer yang telah ditetapkan aplikator terlalu rendah bagi para pengemudi transportasi online.

"Masak 5 kilometer, Rp 8.000, Pak. Ya bagaimana caranya lah supaya naik lagi," kata Heri.

Baca juga: Kemenhub Minta Pengemudi Ojek Online Perbaiki Perilaku Berkendara

Mendengar curhatan Heri, peserta acara bersorak sorai.

"Ya enggak apa-apa, namanya kan curhat," kata Presiden.

Jokowi mengatakan, ia bisa mengerti persoalan itu. Menurut Jokowi, perusahaan aplikator menetapkan tarif per kilometer didasarkan pada banyak pertimbangan.

"Kalau penentuannya keliru, terlalu mahal, bisa terjadi ya perusahaan itu tutup. Makanya hati-hati. Perusahaan juga punya kalkulasi," ujar dia.

"Misalnya ya, ini misalnya saja. Saya minta (tarif per km) itu Rp 9.000 atau Rp 12.000. Kemudian dipaksakan oleh perusahaan, tapi kemudian sekian tahun tidak efektif karena kalah persaingan, apa gunanya?" lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com