"Saya Khawatir Tim Gabungan Kasus Novel Hanya untuk Kepentingan Jokowi Saat Debat"

Kompas.com - 12/01/2019, 12:05 WIB
Penyidik Senior KPK Novel Baswedan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (11/12/2018)DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Penyidik Senior KPK Novel Baswedan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (11/12/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Novel Baswedan, Haris Azhar, merasa aneh dengan pembentukan tim gabungan oleh kepolisian RI ( Polri). Pasalnya pembentukan tim gabungan dilakukan menjelang debat capres yang akan digelar pada 17 Januari 2019 mendatang.

Haris khawatir tim gabungan dibentuk hanya untuk kepentingan Presiden Joko Widodo saat debat capres.

"Aneh, kok seolah bekerja pas mau debat. Saya khawatir dibentuk tim ini, hanya untuk menyediakan jawaban buat Jokowi saat debat," ujar Haris kepada Kompas.com, Sabtu (12/1/2019).

Baca juga: Polri Bentuk Tim Gabungan, KPK Harap Penyerang Novel Baswedan Segera Ditemukan


Selain itu Haris juga mengkritik komposisi anggota tim gabungan yang didominasi unsur dari kepolisian.

Dari salinan surat tugas dengan nomor Sgas/3/I/HUK.6.6/2019 yang diterima Kompas.com, tim gabungan terdiri dari 65 orang.

Sebanyak 53 orang berasal dari Polri, dua orang pakar, satu akademisi, satu orang dari unsur organisasi masyarakat sipil, satu orang Komisioner Kompolnas, dua orang mantan Komisioner Komnas HAM dan lima orang dari unsur KPK.

Baca juga: Tim Gabungan Kasus Novel Baswedan Terkesan Disiapkan untuk Debat Pilpres

Haris pun pesimis kasus Novel dapat dituntaskan melalui pembentukan tim gabungan.

"Memang ada nama-nama baru. Hendardi, Ifdhal Kasim, Nurkholis dan Poengky, tapi ini tim nama-nama sisipan saja dalam 'rumah lama' yang tidak pernah berbuah kerja," kata Haris.

Haris juga menilai pembentukan tim gabungan tidak sesuai dengan keinginan tim kuasa hukum dan unsur masyarakat sipil.

Baca juga: Tim Gabungan untuk Kasus Novel Baswedan Bertugas Selama 6 Bulan

Mereka menginginkan pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang bertanggungjawab langsung ke presiden.

"Dengan kata lain, ini bukan TGPF. Kenapa TGPF? Dia lapornya ke Presiden, supaya punya kekuatan dan Presiden bisa meminta Kapolri, kemudian bekerja dengan cara yang tepat sesuai temuan TGPF," ucap Haris.

"Tim ini hanya ada sedikit tambahan pemanis. Seolah merespon laporan Komnas HAM. Lihat saja nanti hasilnya, paling menyalahkan Novel lagi yang difitnah tidak mau kooperatif untuk diperiksa," tuturnya.

Baca juga: Polri Bentuk Tim Gabungan untuk Kasus Novel Baswedan

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Muhammad Iqbal mengatakan, pembentukan tim bertujuan untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan dan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM.

Surat tugas pembentukan tim gabungan dikeluarkan pada 8 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.

Dalam surat itu, tim diperintahkan melaksanakan setiap tugas serta melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dan instansi terkait berdasarkan prosedur tetap yang telah diatur sesuai dengan perundang-undangan.

Surat tugas ini berlaku selama enam bulan terhitung mulai 8 Januari 2019 sampai dengan 7 Juli 2019.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Melalui Anaknya, Seorang Ibu Sumbang Sandiaga Uno Rp 500.000

Melalui Anaknya, Seorang Ibu Sumbang Sandiaga Uno Rp 500.000

Regional
Dukung Ma'ruf Amin, Ketua PWNU Jatim Sebut Masa Depan Negara di Tangan NU

Dukung Ma'ruf Amin, Ketua PWNU Jatim Sebut Masa Depan Negara di Tangan NU

Regional
Akar Masalah Mandeknya Dunia Riset Tanah Air Dinilai Belum Tersentuh Kedua Paslon

Akar Masalah Mandeknya Dunia Riset Tanah Air Dinilai Belum Tersentuh Kedua Paslon

Nasional
Menyangkut Masa Depan Bangsa, Pengamat Kecewa Imunisasi Tak Dibicarakan di Debat Ketiga

Menyangkut Masa Depan Bangsa, Pengamat Kecewa Imunisasi Tak Dibicarakan di Debat Ketiga

Nasional
Pengungsi Banjir Bandang di Jayapura Butuh Selimut dan Tenda

Pengungsi Banjir Bandang di Jayapura Butuh Selimut dan Tenda

Regional
Terbukti Bersalah, Mantan Direktur Keuangan Pertamina Tak Dihukum Uang Pengganti

Terbukti Bersalah, Mantan Direktur Keuangan Pertamina Tak Dihukum Uang Pengganti

Nasional
Atasi Pengangguran, Kedua Paslon Dinilai Tak Manfaatkan Infrastruktur yang Ada

Atasi Pengangguran, Kedua Paslon Dinilai Tak Manfaatkan Infrastruktur yang Ada

Nasional
2 Jenazah WNA Malaysia Korban Longsoran Air Terjun di Lombok Dipulangkan

2 Jenazah WNA Malaysia Korban Longsoran Air Terjun di Lombok Dipulangkan

Regional
Korban Ungkap Teroris di Selandia Baru Bingung dengan Denah Masjid

Korban Ungkap Teroris di Selandia Baru Bingung dengan Denah Masjid

Internasional
Ketika Matematika Digunakan untuk Menangani Wabah Penyakit

Ketika Matematika Digunakan untuk Menangani Wabah Penyakit

Edukasi
Polisi Tangkap 2 Penjambret Mahasiswi di Kupang, 1 Pelaku Ditembak

Polisi Tangkap 2 Penjambret Mahasiswi di Kupang, 1 Pelaku Ditembak

Regional
KPK Temukan Uang di Ruangan Menterinya, Ini Tanggapan Kementerian Agama

KPK Temukan Uang di Ruangan Menterinya, Ini Tanggapan Kementerian Agama

Nasional
Menurut Pengamat, Ini Alasan Mengapa Ma'ruf Tampil 'di Luar Ekspektasi' saat Debat Ketiga

Menurut Pengamat, Ini Alasan Mengapa Ma'ruf Tampil "di Luar Ekspektasi" saat Debat Ketiga

Nasional
Kekerasan Seksual Itu Bernama 'Revenge Porn', Apa Itu? Ini 6 Tandanya

Kekerasan Seksual Itu Bernama "Revenge Porn", Apa Itu? Ini 6 Tandanya

Edukasi
Banjir di Gunungkidul, Puluhan Kepala Keluarga Masih Mengungsi

Banjir di Gunungkidul, Puluhan Kepala Keluarga Masih Mengungsi

Regional

Close Ads X