Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wadah Pegawai Harap Tak Ada Lagi Teror kepada KPK

Kompas.com - 10/01/2019, 08:04 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo berharap teror terhadap pimpinan dan pegawai KPK tak terulang lagi.

Menurut Yudi, dugaan teror di rumah Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif merupakan ancaman kesembilan yang pernah dialami jajaran KPK.

"Teror pertama adalah penyerbuan dan teror terhadap fasilitas KPK yang dikenal dengan nama safe house. Dua, ancaman bom ke gedung KPK. Tiga, teror bom ke rumah penyidik KPK, penyiraman air keras ke kendaraan milik penyidik dan pegawai KPK," ungkap Yudi dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (9/1/2019).

Kemudian ancaman pembunuhan terhadap pejabat dan pegawai KPK, perampasan perlengkapan milik penyidik, penculikan terhadap jajaran KPK yang sedang bertugas dan percobaan pembunuhan terhadap penyidik.

Baca juga: Rumah Dua Pimpinan Diteror, KPK Bahas Keamanan Semua Pegawai

Ia pun mencontohkan sejumlah kasus yang pernah terjadi, seperti kasus teror yang dialami penyidik KPK Apip Julian Miftah sekitar bulan Juli, 2015 silam.

Kemudian penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan sekitar bulan April, 2017 silam. Ia juga membahas kasus penyiraman air keras ke mobil pegawai KPK lainnya.

"Terakhir yaitu adanya teror bom dan molotov di rumah (pimpinan). Kalau teror di rumah ini berarti mereka sedang melakukan peperangan psikologis," kata dia.

Dari kasus-kasus yang ia contohkan, Yudi melihat ada sejumlah pola sama dan berulang berdasarkan bukti-bukti awal yang terjadi maupun berdasarkan temuan awal kepolisian.

"Pelakunya ada dua orang, pelakunya (penyerangan) Bang Novel, misalnya, dua orang juga. Kemudian modus yang digunakan dengan menggunakan metode (teror) bom, kemudian air keras," ujar dia.

Di satu sisi, ia berharap Presiden Joko Widodo bisa menjadikan peristiwa ini sebagai momentum mendorong aparat hukum untuk menuntaskan berbagai teror yang pernah dialami jajaran KPK.

Menurut Yudi, hal itu penting, mengingat pelaku teror berpandangan tindakan yang dilakukan oleh mereka sulit diungkap. Di satu sisi, Yudi melihat potensi ancaman terhadap pimpinan dan pegawai KPK terus terbuka.

Sehingga diperlukan tindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku.

"Kami berharap atensi dari Presiden itu lebih sehingga kasus ini (dugaan teror di rumah pimpinan KPK) bisa terungkap dengan cepat jangan sampai ini dibiarkan bisa jadi ada teror ke-10, ke-11, ke-12 dan sebagainya," kata dia.

"Kami yakin ini bukanlah yang terakhir, jika ini tidak terungkap, bisa jadi besok ada penyidik, jaksa, pejabat, pegawai KPK yang lain yang melakukan tugas kemudian diteror," sambungnya.

Seperti diketahui, dugaan teror di rumah Agus berupa benda mencurigakan yang diduga menyerupai bom. Benda itu ditemukan tergantung di pagar rumah Agus.

Halaman:



Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com