Kompas.com - 08/01/2019, 18:47 WIB
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto saat konferensi pers di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKetua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto saat konferensi pers di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 4.885 pengaduan kasus pelanggaran hak anak sepanjang tahun 2018.

Ketua KPAI Susanto mengatakan, jumlah kasus yang diadukan ke KPAI bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun.

Ada peningkatan jumlah kasus pada 2018 yaitu sekitar 300 kasus, jika dibanding 2017.

"Kasus pengaduan yang masuk di KPAI, tahun 2015 berjumlah 4.309 kasus, kemudian tahun 2016 mencapai 4.622 kasus, selanjutnya tahun 2017 berjumlah 4.579 kasus dan tahun 2018 mencapai 4.885 kasus," ujar Susanto, dalam konferensi pers di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).

Baca juga: Sistem Zonasi Langgar Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan

 

Dari jumlah tersebut, bidang anak berhadapan dengan hukum menduduki urutan pertama dengan jumlah kasus terbanyak, yaitu 1.434 kasus.

Ia menyebutkan, salah satu bidang yang berkontribusi terhadap peningkatan jumlah kasus pada 2018 yaitu keluarga dan pengasuhan alternatif.

"Dari 714 kemudian menjadi 857 yaitu kasus terkait keluarga dan pengasuhan alternatif, ini memang cukup meningkat signifikan," ujar Susanto.

Kemudian, bidang pornografi dan kejahatan siber atau cyber crime menduduki peringkat ketiga sebagai kasus terbanyak.

Sepanjang tahun 2018, KPAI menerima 679 aduan terkait bidang tersebut. 

Baca juga: Vaksinasi dan Hak Anak atas Kesehatan

KPAI juga mencatat, terdapat 364 kasus bidang kesehatan dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dan 329 kasus trafficking dan eksploitasi.

Data KPAI menunjukkan, kasus di bidang pendidikan sebanyak 451, kasus di bidang sosial dan anak dalam situasi darurat sebanyak 302, dan kasus di bidang agama dan budaya sebanyak 246.

Terakhir, tercatat sebanyak 147 kasus di bidang hak sipil dan partisipasi, dan sisanya sebanyak 76 kasus perlindungan anak lainnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dirjen Kemensos Bantah Terima Fee Bansos, Mengaku Hanya Dibelikan Cincin Akik

Dirjen Kemensos Bantah Terima Fee Bansos, Mengaku Hanya Dibelikan Cincin Akik

Nasional
OTT Bupati Nganjuk, Jual Beli Jabatan, dan Kerja Sama KPK-Polri

OTT Bupati Nganjuk, Jual Beli Jabatan, dan Kerja Sama KPK-Polri

Nasional
Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Lewati 50 Persen di 7 Provinsi

Kasus Covid-19 Naik, Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Lewati 50 Persen di 7 Provinsi

Nasional
Selasa Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1442 Hijriah

Selasa Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
Alarm Lonjakan Kasus Covid-19 yang Mesti Diwaspadai

Alarm Lonjakan Kasus Covid-19 yang Mesti Diwaspadai

Nasional
Dirjen Linjamsos Tahu Ada Potongan Rp 10.000 Tiap Paket Bansos atas Permintaan Juliari Batubara

Dirjen Linjamsos Tahu Ada Potongan Rp 10.000 Tiap Paket Bansos atas Permintaan Juliari Batubara

Nasional
Keresahan Pekerja Lepas di Istana Kepresidenan...

Keresahan Pekerja Lepas di Istana Kepresidenan...

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk | Biaya Vaksinasi Gotong Royong Rp 500.000 Sekali Suntik

[POPULER NASIONAL] KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk | Biaya Vaksinasi Gotong Royong Rp 500.000 Sekali Suntik

Nasional
UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

Nasional
Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Nasional
Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Nasional
Kakorlantas Sebut Pemudik yang Lolos Penyekatan di Bekasi Bakal Diputarbalikkan di Pos Berikutnya

Kakorlantas Sebut Pemudik yang Lolos Penyekatan di Bekasi Bakal Diputarbalikkan di Pos Berikutnya

Nasional
Pemerintah Klaim Larangan Mudik Dipatuhi Masyarakat, Ini Faktanya...

Pemerintah Klaim Larangan Mudik Dipatuhi Masyarakat, Ini Faktanya...

Nasional
Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X