Pengadilan Ad Hoc dan Penculikan Aktivis, Isu HAM yang Harus Dijawab Capres dalam Debat

Kompas.com - 08/01/2019, 11:25 WIB
Kepala Divisi Pembelaan Hak Sipil Politik Kontras Putri Kanesia ketika audiensi dengan Ombudsman RI di Jakarta, Selasa (20/9/2016). Dimas Jarot BayuKepala Divisi Pembelaan Hak Sipil Politik Kontras Putri Kanesia ketika audiensi dengan Ombudsman RI di Jakarta, Selasa (20/9/2016).
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu Hak Asasi Manusia ( HAM) masuk dalam tema yang akan dibahas dalam debat Pemilihan Presiden 2019.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memetakan beberapa masalah menonjol terkait HAM yang perlu dijelaskan kedua kandidat pasangan calon.

Untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, persoalan yang harus dibahas adalah janji yang belum terlaksana yaitu pengadilan HAM ad hoc.

"Kalau kita lihat dari awal Jokowi dan Jusuf Kalla menjadi presiden dan wapres salah satu tema dalam nawacita adalaha penegakan HAM. Termasuk pembentukan pengadilan ad hoc pelanggaran HAM masa lalu," ujar Kepala Bidang Advokasi Kontras, Putri Kanesia, ketika dihubungi, Selasa (8/1/2019).

"Jelang lima tahun, belum ada satupun pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk," tambah dia.

Dalam konteks penegakan HAM, Kontras menyimpulkan tidak ada sama sekali upaya dari pemerintahan Jokowi. Alih-alih membuat pengadilan ad hoc, Putri menyayangkan pemerintah malah mewacanakan Dewan Kerukunan Nasional.

Baca juga: Kedua Paslon Diminta Tidak Jadikan Isu HAM Gimmick Politik Semata

Sementara untuk pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, KontraS menyoroti dugaan pelanggaran HAM oleh Prabowo. Putri mengatakan, Komnas HAM telah menyatakan ada keterlibatan Prabowo atas kasus penculikan aktivis.

"Tetapi tidak pernah ada pengadilan HAM untuk Prabowo," kata Putri.

Banyak pembelaan yang menyebut Prabowo sudah menjalani hukumannya dengan dipecat dari jabatan militernya. Padahal hukuman itu saja tidak cukup.

Putri mengatakan, seharusnya Prabowo diadili karena ini merupakan kasus pelanggaran HAM berat.

Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Nasional
Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Nasional
Sulawesi Barat Catat Kasus Perdana, Total 30 Provinsi dengan Pasien Covid-19

Sulawesi Barat Catat Kasus Perdana, Total 30 Provinsi dengan Pasien Covid-19

Nasional
UPDATE: Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 114 Orang

UPDATE: Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 114 Orang

Nasional
UPDATE 29 Maret: 64 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

UPDATE 29 Maret: 64 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Nasional
Psikolog soal Psikosomatis Saat Pandemi Covid-19: Bisa Jadi Sesak Itu karena Cemas

Psikolog soal Psikosomatis Saat Pandemi Covid-19: Bisa Jadi Sesak Itu karena Cemas

Nasional
UPDATE: Bertambah 130, Kini Ada 1.285 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 130, Kini Ada 1.285 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bareskrim Polri Panggil Rocky Gerung terkait Laporan Politikus PDI-P Henry Yosodiningrat

Bareskrim Polri Panggil Rocky Gerung terkait Laporan Politikus PDI-P Henry Yosodiningrat

Nasional
BNPB Rekrut 5.816 Relawan Percepatan Penanganan Corona

BNPB Rekrut 5.816 Relawan Percepatan Penanganan Corona

Nasional
Tingkatkan Imunitas Hadapi Covid-19, Berjemur Cukup 15 Menit Saja

Tingkatkan Imunitas Hadapi Covid-19, Berjemur Cukup 15 Menit Saja

Nasional
Dijadwal Beroperasi Senin, Pembangunan RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Tinggal 9 Persen

Dijadwal Beroperasi Senin, Pembangunan RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Tinggal 9 Persen

Nasional
Anak-anak Berpotensi Jadi Carrier Covid-19, Lansia Harus Hati-hati ketika Kontak dengan Cucunya

Anak-anak Berpotensi Jadi Carrier Covid-19, Lansia Harus Hati-hati ketika Kontak dengan Cucunya

Nasional
AHY Intruksikan Kader Partai Demokrat Minimalisasi Mudik Lebaran

AHY Intruksikan Kader Partai Demokrat Minimalisasi Mudik Lebaran

Nasional
Per 29 Maret, RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet Tangani 387 Pasien

Per 29 Maret, RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet Tangani 387 Pasien

Nasional
Hadapi Wabah Corona, Masyarakat Diajak Berpikir Positif, Bersikap Positif, dan Bertindak Positif

Hadapi Wabah Corona, Masyarakat Diajak Berpikir Positif, Bersikap Positif, dan Bertindak Positif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X