Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Prabowo-Sandiaga Bantah Minta Daftar Pertanyaan Diberi Sepekan Sebelum Debat

Kompas.com - 07/01/2019, 22:24 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membantah telah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan daftar pertanyaan kepada kandidat sepekan sebelum debat digelar.

"Mana ada? Pak Prabowo dan Pak Sandi kan kapan saja berdebat oke. Tidak ada itu," kata Badan Pemenangan Daerah (BPD) pasangan Prabowo-Sandi, M Taufik, saat ditemui di kantor Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019) malam.

Baca juga: Komisioner KPU Diadukan ke DKPP Gara-gara Tak Gelar Sosialisasi Visi-Misi Capres

Menurut Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta itu, pihaknya justru lebih setuju jika daftar pertanyaan tidak diberikan kepada kandidat sebelum debat.

Ia mengaku heran dengan model pertanyaan terbuka yang diterapkan KPU. Dalam model ini, KPU akan mengirimkan daftar pertanyaan terlebih dahulu kepada kedua pasangan calon peserta debat.

Daftar pertanyaan tersebut dikirim sepekan sebelum debat. Debat pertama akan digelar pada 17 Januari 2019.

Baca juga: Soal Pertanyaan Debat, KPU Merasa Dipukuli Banyak Orang

Taufik pun menilai model pertanyaan terbuka yang diterapkan itu sebagai kemunduran demokrasi.

"KPU yang salah menurut saya. Ngapain mau berdebat kok dikasih-kasih. Ini bagian dari kemunduran demokrasi. Kok mau debat dikasih tahu dulu pertanyaannya," kata Taufik.

Sebelumnya, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga, menyebut langkah KPU yang memberikan daftar pertanyaan kepada kandidat sepekan sebelum debat adalah permintaan dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Ketua KPU Sebut Daftar Pertanyaan Debat Pilpres Itu Bukan Bocoran

Menurut dia, permintaan itu disampaikan kubu Prabowo dalam rapat tertutup bersama Tim Jokowi dan KPU.

"Yang minta pertama kali kisi-kisi itu pihak mereka," kata Arya dalam jumpa pers di Rumah Cemara, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Arya pun mengaku geram karena kini pihak Prabowo-Sandi justru mengembangkan opini seolah-olah kubu Jokowi-Ma'ruf-lah yang meminta daftar pertanyaan itu diberikan.

"Ini diputar balik fakta," kata Arya.

Kompas TV Setelah mencoret sejumlah panelis debat pemilihan Presiden 2019 kembali menuai perdebatan. Kali ini Komisi Pemilihan Umum memberikan akses bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden memperoleh semua soal debat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com