Kedua Paslon Diminta Tidak Jadikan Isu HAM "Gimmick" Politik Semata

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta dua pasangan calon presiden dan wakil presiden memberi tempat bagi isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam program mereka.

Dalam debat pertama Pemilihan Presiden nanti, kedua paslon diharap tidak menjadikan isu HAM sebagai gimmick saja.

"Karena kami agak ragu dua paslon punya strategi matang terkait isu HAM ini. Saya khawatir HAM hanya menjadi gimmick politik saja untuk meraih dukungan dari keluarga korban HAM. Kemudian ketika terpilih nanti, lupa dengan apa yang dijanjikan," ujar Kepala Bidang Advokasi KontraS, Putri Kanesia, ketika dihubungi, Selasa (8/1/2019).

Keraguan ini bukan tanpa alasan. Putri mengatakan, baik pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga dinilai punya masalah dalam penegakan HAM.

Jokowi, misalnya, pernah berjanji untuk membereskan masalah HAM masa lalu dalam program Nawa Cita.

Namun, sampai sekarang belum ada pengadilan ad hoc atau upaya untuk membereskan masalah itu.

Sementara itu, Prabowo justru dianggap sebagai pelanggar HAM berat atas dugaan kasus penculikan aktivis.

Putri mengatakan, keduanya harus bisa menjelaskan persoalan-persoalan itu dalam debat.

Tidak hanya mengenai penyelesaian kasus HAM masa lalu, KontraS juga meminta kedua kandidat untuk memaparkan program penegakan HAM melalui regulasi-regulasi.

"Jangan sampai fokus kedua paslon juga malah tidak membahas terkait regulasi-regulasi yang merugikan HAM. Penting juga publik tahu apa program kedua paslon terkait kebijakannya jika terpilih jadi presiden dan wapres," kata dia.

Debat Pilpres 2019 akan digelar sebanyak lima kali. Debat pertama rencananya digelar pada 17 Januari 2019.

Pesertanya adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Tema yang diangkat yaitu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Debat pertama akan disiarkan empat lembaga penyiaran, yaitu TVRI, RRI, KOMPAS TV, dan RTV.