Pengadilan Ad Hoc dan Penculikan Aktivis, Isu HAM yang Harus Dijawab Capres dalam Debat

Kompas.com - 08/01/2019, 11:25 WIB
Kepala Divisi Pembelaan Hak Sipil Politik Kontras Putri Kanesia ketika audiensi dengan Ombudsman RI di Jakarta, Selasa (20/9/2016). Dimas Jarot BayuKepala Divisi Pembelaan Hak Sipil Politik Kontras Putri Kanesia ketika audiensi dengan Ombudsman RI di Jakarta, Selasa (20/9/2016).
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu Hak Asasi Manusia ( HAM) masuk dalam tema yang akan dibahas dalam debat Pemilihan Presiden 2019.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memetakan beberapa masalah menonjol terkait HAM yang perlu dijelaskan kedua kandidat pasangan calon.

Untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, persoalan yang harus dibahas adalah janji yang belum terlaksana yaitu pengadilan HAM ad hoc.

"Kalau kita lihat dari awal Jokowi dan Jusuf Kalla menjadi presiden dan wapres salah satu tema dalam nawacita adalaha penegakan HAM. Termasuk pembentukan pengadilan ad hoc pelanggaran HAM masa lalu," ujar Kepala Bidang Advokasi Kontras, Putri Kanesia, ketika dihubungi, Selasa (8/1/2019).

"Jelang lima tahun, belum ada satupun pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk," tambah dia.

Dalam konteks penegakan HAM, Kontras menyimpulkan tidak ada sama sekali upaya dari pemerintahan Jokowi. Alih-alih membuat pengadilan ad hoc, Putri menyayangkan pemerintah malah mewacanakan Dewan Kerukunan Nasional.

Baca juga: Kedua Paslon Diminta Tidak Jadikan Isu HAM Gimmick Politik Semata

Sementara untuk pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, KontraS menyoroti dugaan pelanggaran HAM oleh Prabowo. Putri mengatakan, Komnas HAM telah menyatakan ada keterlibatan Prabowo atas kasus penculikan aktivis.

"Tetapi tidak pernah ada pengadilan HAM untuk Prabowo," kata Putri.

Banyak pembelaan yang menyebut Prabowo sudah menjalani hukumannya dengan dipecat dari jabatan militernya. Padahal hukuman itu saja tidak cukup.

Putri mengatakan, seharusnya Prabowo diadili karena ini merupakan kasus pelanggaran HAM berat.

"Saya khawatir dengan jejak rekam yang bersangkutan tak pernah diadili ini. Bagaimana paslon nomor 02 punya agenda berkaitan dengan HAM?" kata dia.

Harus dijawab

Permasalahan itu harus dijawab dalam debat pertama Pilpres ini. Putri mengatakan Jokowi harus menjelaskan apa kendala yang dialami pemerintah sampai pengadilan ad hoc tidak bisa terlaksana.

"Mengapa pemerintahannya dalam lima tahun ini gagal membawa kasus pelanggaran HAM ke pengadilan. Agar publik bisa melihat secara jernih," kata Putri.

Baca juga: Kontras: Bahas HAM di Debat Capres Tak Jamin Agenda HAM Jadi Prioritas

Putri mengatakan, ada baiknya Prabowo juga menjawab permasalahan yang dituduhkan padanya dalam debat nanti.

Sebab masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab Prabowo terkait hal itu. Dia berharap topik tersebut masuk menjadi salah satu pertanyaan bagi Prabowo.

"Prabowo penting menceritakan bukan hanya bahwa dia sudah dipecat, tetapi karena ada orang yang masih hilang. Sebagai pimpinan pada saat itu penting untuk menyampaikan itu," ujar Putri.

Persiapan kandidat

Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf sadar betul bahwa penyelesaian masalah HAM masa lalu akan menjadi pertanyaan dalam debat. Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani pernah mengatakan pihaknya akan mempersiapkan jawabannya.

"Yang pasti jelas akan dipertanyakan adalah soal penyelesaian kasus HAM masa lalu, kasus dugaan pelanggaran HAM berat, nah ini juga harus kami siapkan jawabannya secara terukur," ujar Arsul di kompleks parlemen, pada 20 Desember lalu.

Baca juga: Prabowo dan Jokowi Seri soal HAM, Fahri Hamzah Yakin Debat Pertama Akan Seru

"Tentu juga progresnya ada bukan tidak ada sama sekali, tetapi juga kita sampaikan juga hambatan-hambatannya," tambah dia.

Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ahmad Riza Patria, juga pernah mengungkapkan bahwa pihaknya tidak khawatir dengan isu HAM dalam debat. Menurut mereka, Prabowo tidak terlibat pelanggaran HAM.

"Dari dulu juga kita sudah berapa kali kampanye, berapa kali debat, kita bisa jawab dengan baik. Karena memang faktanya Pak Prabowo tidak terkait HAM sama sekali," kata dia.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Jadwal Debat Pilpres 2019

Kompas TV Unjuk rasa membela Muslim Uighur berlangsung di depan Kedutaan Besar Tiongkok di Kuningan, Jakarta Selatan. Para pengunjuk rasa memprotes tindakan represif yang dilakukan Pemerintah Tiongkok terhadap warga etnis Uighur. Pengunjuk rasa mengecam tindakan Pemerintah Tiongkok yang berusaha menghilangkan simbol-simbol keagamaan yang dimiliki oleh warganya. Terutama yang bermukim di daerah Xinjiang. Sebagian warga bahkan diambil paksa oleh pihak keamanan untuk menjalani "pelatihan politik". Pemerintah Tiongkok dituntut membebaskan warganya memilih keyakinan sesuai dengan isi Hak Asasi Manusia yang disepakati oleh dunia internasional. Tindakan represif pemerintah Tiongkok juga mendapat perhatian dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK menyatakan keprihatinanya terhadap nasib warga Muslim Uighur di Tiongkok. Dan meminta Kedubes Indonesia di Beijing untuk memeriksa kebenaran informasi yang beredar mengenai nasib warga Muslim di sana.

 

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Nasional
Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Nasional
Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Nasional
Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Nasional
Sulawesi Barat Catat Kasus Perdana, Total 30 Provinsi dengan Pasien Covid-19

Sulawesi Barat Catat Kasus Perdana, Total 30 Provinsi dengan Pasien Covid-19

Nasional
UPDATE: Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 114 Orang

UPDATE: Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 114 Orang

Nasional
UPDATE 29 Maret: 64 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

UPDATE 29 Maret: 64 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Nasional
Psikolog soal Psikosomatis Saat Pandemi Covid-19: Bisa Jadi Sesak Itu karena Cemas

Psikolog soal Psikosomatis Saat Pandemi Covid-19: Bisa Jadi Sesak Itu karena Cemas

Nasional
UPDATE: Bertambah 130, Kini Ada 1.285 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 130, Kini Ada 1.285 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bareskrim Polri Panggil Rocky Gerung terkait Laporan Politikus PDI-P Henry Yosodiningrat

Bareskrim Polri Panggil Rocky Gerung terkait Laporan Politikus PDI-P Henry Yosodiningrat

Nasional
BNPB Rekrut 5.816 Relawan Percepatan Penanganan Corona

BNPB Rekrut 5.816 Relawan Percepatan Penanganan Corona

Nasional
Tingkatkan Imunitas Hadapi Covid-19, Berjemur Cukup 15 Menit Saja

Tingkatkan Imunitas Hadapi Covid-19, Berjemur Cukup 15 Menit Saja

Nasional
Dijadwal Beroperasi Senin, Pembangunan RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Tinggal 9 Persen

Dijadwal Beroperasi Senin, Pembangunan RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Tinggal 9 Persen

Nasional
Anak-anak Berpotensi Jadi Carrier Covid-19, Lansia Harus Hati-hati ketika Kontak dengan Cucunya

Anak-anak Berpotensi Jadi Carrier Covid-19, Lansia Harus Hati-hati ketika Kontak dengan Cucunya

Nasional
AHY Intruksikan Kader Partai Demokrat Minimalisasi Mudik Lebaran

AHY Intruksikan Kader Partai Demokrat Minimalisasi Mudik Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X