Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Capres-Cawapres Diminta Tunjukkan Program Nyata Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 08/01/2019, 06:58 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril menekankan pentingnya menunjukkan komitmen soal pemberantasan korupsi bagi dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ia berharap kedua pasangan dan tim kampanyenya mulai menunjukkan program-program yang nyata terkait pemberantasan korupsi.

"Kedua pasangan capres dan cawapres ini berikut tim kampanyenya, mestinya mengampanyekan apa saja kebijakan-kebijakan yang akan mereka ambil terkait reformasi hukum, terkait pemberantasan korupsi," kata Oce kepada Kompas.com, Senin (7/1/2019) malam.

"Karena ini bidang ini yang kita rasa sangat lemah pada belakangan ini, isu ini belum terlalu banyak disentuh," sambung Oce.

Baca juga: Komitmen Pemberantasan Korupsi Capres-Cawapres Dinilai Masih Lemah

Oce mengatakan, berdasarkan kajian Pukat UGM, persoalan pemberantasan korupsi belum menjadi agenda utama kedua pasangan calon. Hal itu, kata dia, tergambar dari visi, misi dan program turunannya.

"Menurut saya masih sangat minimalis ya. Itu kita cek dari misi mereka dari program dari masing masing misi ada turunannya, itu memang tidak ada agenda khusus mengenai pemberantasan korupsi kemudian tidak terlihat ada prioritas pemberantasan korupsi," kata dia.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril ketika ditemui dalam acara Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-4 di Jember, Jawa Timur, Minggu (12/11/2017).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril ketika ditemui dalam acara Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-4 di Jember, Jawa Timur, Minggu (12/11/2017).
Padahal, kata Oce, salah satu masalah serius dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan belakangan ini adalah korupsi.

Ia mengingatkan, pemberantasan korupsi akan berjalan dengan baik apabila ada komitmen dan langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh pemimpin negara.

Sehingga, komitmen pemberantasan korupsi itu seharusnya tergambar dalam visi, misi dan program pasangan calon.

Baca juga: Aparat Hukum Diminta Waspadai 3 Celah Pemberantasan Korupsi Sektor Pertambangan

"Tanpa political will yang kuat maka pemberantasan korupsi itu akan sangat terpinggirkan. Tentu harapannya kedua capres ini menjadikan isu antikorupsi ini sebagai salah satu prioritas program yaitu tergambar di visi, misi dan program mereka," papar Oce.

Menurut Oce, ada banyak program antikorupsi yang sebenarnya bisa dikembangkan lebih jauh berdasarkan masalah-masalah korupsi yang sedang dihadapi Indonesia.

Masalah itu seperti, korupsi kepala daerah, korupsi di lembaga penegak hukum, korupsi pengadaan barang atau jasa hingga korupsi di sektor sumber daya alam.

Oce juga menyarankan, kedua pasangan seharusnya bisa mengembangkan program antikorupsi mereka lebih jauh dengan mengacu pada rekomendasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Di sana, ada banyak rekomendasi UNCAC yang belum dipenuhi Indonesia yang bisa dikembangkan lebih jauh oleh kedua pasangan ke dalam program-program kerja.

"Kalau semua capres ini bisa menyesuaikan agenda atau konvensi internasional tersebut, itu jauh lebih baik, dan mestinya kan begitu," kata Oce.

Baca juga: Maruf Amin Nilai Pemberantasan Korupsi di Indonesia Semakin Baik

Ia berharap kedua pasangan calon dan tim kampanyenya tak lagi memperdebatkan persoalan yang remeh temeh. Pasangan calon dan tim kampanye diharapkan mulai bergerak mengampanyekan atau memperdebatkan isu reformasi hukum dan pemberantasan korupsi.

Hal itu agar mendorong publik bisa menilai secara jernih siapa calon yang layak dipilih.

"Kita memiliki banyak persoalan di isu hukum dan persoalan korupsi. Mestinya mulai kemudian berbicara ke publik apa yang akan mereka lakukan ketika pasangan capres dan cawapresnya terpilih," ungkap Oce.

"Sekarang malah perdebatan yang muncul malah perdebatan berbau SARA kemudian berbau hoaks dan saya kira tidak membangun. Publik juga harus menagih tanggung jawab dari masing-masing tim kampanye untuk mulai membicarakan yang substantif," sambungnya.

Kompas TV Keputusan KPU yang memberikan soal untuk kedua pasangan capres-cawapres sepekan sebelum debat menjadi perbincangan hangat di media sosial Facebook. Seperti apa pro dan kontranya? Kita simak ulasan rekan Frisca Clarissa berikut ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Nasional
Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Nasional
MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasional
Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Nasional
Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Nasional
CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

Nasional
Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum 'Move On'

Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum "Move On"

Nasional
CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

Nasional
Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada 'Stabilo KPK'

Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada "Stabilo KPK"

Nasional
CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

Nasional
MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

Nasional
CSIS: 138 dari 580 Caleg Terpilih di DPR Terasosiasi Dinasti Politik

CSIS: 138 dari 580 Caleg Terpilih di DPR Terasosiasi Dinasti Politik

Nasional
Idrus Marham Dengar Kabar Golkar Dapat 5 Kursi Menteri dari Prabowo

Idrus Marham Dengar Kabar Golkar Dapat 5 Kursi Menteri dari Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com