Fadli Zon Anggap Aneh KPU Berikan Daftar Pertanyaan Sebelum Debat

Kompas.com - 07/01/2019, 23:17 WIB
Wakil Ketua DPR Fadli Zon di kompleks parlemen, Kamis (20/12/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua DPR Fadli Zon di kompleks parlemen, Kamis (20/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Fadli Zon mengkritik langkah Komisi Pemilihan Umum ( KPU) yang akan memberikan daftar pertanyaan kepada kandidat calon presiden dan wakil presiden sepekan sebelum pelaksanaan debat Pilpres 2019.

"Cukup aneh menurut saya kenapa harus pertanyaan-pertanyaan itu dibocorkan atau diberikan. Itu kan enggak asik lagi, enggak ada gregetnya, enggak ada efek kejutnya," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Menurut Fadli, seharusnya daftar pertanyaan tidak diberikan sebelum debat dilakukan.

Baca juga: Komisioner KPU Diadukan ke DKPP Gara-gara Tak Gelar Sosialisasi Visi-Misi Capres

Dengan begitu masyarakat mengetahui dasar pemikiran para kandidat pasangan capres-cawapres terhadap isu-isu yang diajukan pada saat debat.

Ia menilai debat capres-cawapres akan terkesan sekadar formalitas bila daftar pertanyaan diberikan dulu kepada para kandidat.

"Kita ingin tahu apa yang menjadi dasar pemikiran kandidat dari kedua belah pihak terhadap isu-isu yang diajukan," kata Fadli.

Baca juga: Ketua KPU: Kami Tidak Ingin Ada Paslon yang Dipermalukan

"Jadi nanti kalau sekarang dikasih bocoran soalnya, ya nanti tinggal menghapal. Ini ya enggak asyik lagi lah," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, daftar pertanyaan debat dikirim sepekan sebelum debat pertama yang akan digelar pada 17 Januari 2019.

Saat ini, daftar pertanyaan debat masih disusun para panelis. Menurut Arief, semakin cepat peserta debat menerima daftar pertanyaan akan semakin bagus.

Baca juga: Ketua KPU Sebutkan Kisi-kisi Materi Debat Pilpres 2019

Sebab, pertanyaan yang disusun tidak hanya berupa pertanyaan singkat, tetapi juga mengandung uraian dan penjelasan. 

Selain model terbuka, ada juga pola pertanyaan tertutup. Pada model ini, masing-masing pasangan calon mengajukan pertanyaan ke pasangan calon lainnya.

Debat Pilpres 2019 akan digelar sebanyak lima kali. Debat pertama mengambil tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Nasional
DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

Nasional
Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Nasional
Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Nasional
MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Nasional
Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Nasional
Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Nasional
Pemerintah Didorong Terapkan Sanksi Administratif Dibandingkan Pidana Terkait Aturan Physical Distancing

Pemerintah Didorong Terapkan Sanksi Administratif Dibandingkan Pidana Terkait Aturan Physical Distancing

Nasional
Jubir Pemerintah: Kasus Baru Covid-19 Disebabkan Perpindahan Orang dari Kota Besar

Jubir Pemerintah: Kasus Baru Covid-19 Disebabkan Perpindahan Orang dari Kota Besar

Nasional
Wakil Jaksa Agung Meninggal akibat Kecelakaan, ST Burhanuddin: Orangnya Baik

Wakil Jaksa Agung Meninggal akibat Kecelakaan, ST Burhanuddin: Orangnya Baik

Nasional
Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.028 Kasus Positif

Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.028 Kasus Positif

Nasional
Masyarakat Disarankan Gunakan Masker Kain Saat Berada di Tempat Umum

Masyarakat Disarankan Gunakan Masker Kain Saat Berada di Tempat Umum

Nasional
Jubir Pemerintah: Tetap Tinggal di Rumah adalah Solusi Terbaik Cegah Penyebaran Covid-19

Jubir Pemerintah: Tetap Tinggal di Rumah adalah Solusi Terbaik Cegah Penyebaran Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X