Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Prabowo-Sandiaga Sebenarnya Tak Sepakat Penyampaian Visi Misi Tak Difasilitasi KPU

Kompas.com - 07/01/2019, 16:56 WIB
Christoforus Ristianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, pembatalan penyampaian visi-misi capres dan cawapres yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merugikan kualitas demokrasi Indonesia.

KPU membatalkan sosialisasi visi-misi sebelum debat pertama Pilpres 2019 yang rencananya akan digelar pada 9 Januari 2019. 

Penyampaian visi misi akan dilakukan oleh masing-masing tim kampanye.

"Ini (penyampaian visi dan misi) adalah kesempatan publik dalam melihat harapan yang dimiliki pasangan calon. Walaupun ini sudah jadi keputusan, kerugian tidak hanya ada di sisi kami, tapi ini merugikan bagi kualitas demokrasi kita," kata Dahnil di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Baca juga: Penyampaian Visi-Misi Pasangan Calon Tak Harus Lewat Sosialisasi

Dahnil mengatakan, BPN sebenarnya mengapresiasi langkah KPU dalam memfasilitasi kedua pasangan calon dalam menyampaikan visi dan misi.

Hal itu memberikan kesempatan bagi masyarakat mengenal visi dan misi kedua paslon.

"Sebenarnya langkah KPU itu positif dan maju karena mereka bertanggung jawab tidak hanya sekadar panitia teknis pemilu, tetapi juga memastikan kompetensi yang mengedukasi masyarakat. Namun, akhirnya dibatalkan karena Tim Kampanye Nasional (TKN) tidak setuju dan mau tidak mau kami sepakat untuk sebuah ketidaksepakatan" ujar dia.

Baca juga: Timses Jokowi: Visi Misi Kecil, Kami Maunya Ada Perdebatan

Ia menilai, pembatalan ini secara tidak langsung telah menghilangkan peran KPU dalam meningkatkan indeks demokrasi Indonesia.

"Nah bagi kami peran KPU sudah tidak ada lagi. Kalau penyampaian visi dan misi difasilitasi, baru ada peran mereka. Kalau sendiri-sendiri seperti ini kan kita belum tentu bisa mengajak masyarakat mau mendengari visi dan misi, kita punya keterbatasan juga," kata Dahnil.

KPU batal fasilitasi penyampaian visi misi

Keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan antara KPU dan tim kampanye pasangan calon melalui rapat bersama yang digelar pada Jumat (4/1/2019) malam.

Sosialisasi tetap akan dilakukan, tetapi oleh masing-masing tim kampanye.

"Sosialisasi visi-misi tadi malam juga sudah diputuskan, silakan dilaksanakan sendiri-sendiri tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri. Jadi, tidak lagi difasilitasi oleh KPU," kata Ketua KPU Arief Budiman saat ditemui di Hotel Mandarin, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2019).

Baca juga: Prabowo dan Sandiaga Juga Akan Tetap Sosialisasikan Visi Misi

Tim kampanye juga dibebaskan dalam hal jumlah pelaksanaan sosialisasi visi misi pasangan capres-cawapresnya.

Keputusan ini diambil karena KPU kesulitan jika harus memfasilitasi keinginan kedua tim kampanye yang berbeda-beda.

Arief mengatakan, dalam beberapa kali rapat, pembahasan mengenai rencana sosialisasi visi misi capres-cawapres tidak juga menemui titik terang.

Ada hal-hal yang tak berujung pada kesepakatan antara kedua tim kampanye, baik waktu penyelenggaraan maupun pihak yang akan menyampaikan sosialisasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com