Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisioner KPU: Perwakilan Tim Kampanye Bertanggung Jawab Jelaskan Metode Debat ke Koalisi

Kompas.com - 07/01/2019, 14:42 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, perwakilan tim kampanye pasangan calon yang hadir dalam rapat persiapan debat dengan KPU bertanggung jawab untuk menjelaskan metode debat pilpres ke koalisi mereka.

Hal ini penting, supaya tidak terjadi kesalahpahaman koalisi mengenai metode debat.

Apalagi, wakil tim kampanye pasangan calon yang hadir rapat membawa mandat resmi dari pasangan calon untuk menyampaikan pendapat mereka.

"Seharusnya, wakil-wakil tim kampanye yang hadir di dalam rapat, yang ikut menyepakati hasil rapat itu, punya tanggung jawab menjelaskan ke koalisinya, kepada sesama jubir tim koalisi masing-masing, juga pada konstituennya," kata Pramono di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

Baca juga: Kubu Prabowo-Sandiaga Klaim Tak Setuju Jika Pertanyaan Diberikan Sepekan Sebelum Debat

"Menjelaskan kenapa kesepakatan ini diambil, argumennya apa, dan apa kelebihan dan kekurangannya," lanjut dia.

Pramono mengatakan, pertanyaan debat diberikan kepada pasangan calon sebelum debat digelar merupakan kesepakatan antara KPU dengan tim kampanye.

Metode tersebut bukan semata-mata ditentukan oleh KPU secara sepihak.

Pertanyaan diberikan ke paslon sebelum debat agar kandidat benar-benar mengedepankan eksplorasi gagasan, ide, visi dan misi mereka.

Jika pertanyaan diberikan secara spontan, jawaban paslon umumnya artifisal dan kehilangan substansi.

Baca juga: Timses Jokowi: Kubu Prabowo yang Minta Kisi-kisi Pertanyaan Debat

"Biasanya tidak didukung data-data dan angka-angka elaboratif. Padahal itu yang sebenarnya dibutuhkan publik kita untuk menilai sebenarnya visi-misi paslon mana yang lebih baik," ujar Pramono.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, ada dua model lontaran pertanyaan dalam debat Pilpres 2019. Dua model itu, adalah model pertanyaan terbuka dan tertutup.

Model terbuka artinya, pertanyaan sudah lebih dulu diserahkan ke peserta sebelum penyelenggaraan debat.

Model ini memberi kesempatan bagi peserta debat untuk mendalami pertanyaan dan menyiapkan jawaban.

Baca juga: Timses Jokowi Ungkap Cerita Pencoretan BW dan Adnan Topan sebagai Panelis Debat Pilpres

Namun, dari seluruh pertanyaan yang disusun, hanya ada beberapa pertanyaan yang akan dimunculkan dalam debat. Peserta debat sendiri tidak akan diberi tahu pertanyaan yang benar-benar akan muncul.

Selain model terbuka, ada juga pola pertanyaan tertutup. Pada model ini, masing-masing pasangan calon mengajukan pertanyaan ke paslon lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com