Menurut Saksi, Eddy Sindoro Setujui Permintaan Uang Panitera PN Jakpus

Kompas.com - 07/01/2019, 13:43 WIB
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis  (8/12/2016).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/12/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pegawai bagian legal PT Artha Pratama Anugrah, Wresti Kristian Hesti mengakui, panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution pernah meminta uang kepadanya terkait pengurusan perkara hukum sejumlah perusahaan.

Permintaan uang itu kemudian dilaporkan Hesti kepada atasannya, Eddy Sindoro.

Menurut Hesti, Eddy Sindoro yang merupakan mantan petinggi Lippo Group itu menyetujui permintaan uang tersebut.

Hal itu dikatakan Hesti saat bersaksi untuk terdakwa Eddy Sindoro di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (7/1/2019).

"Saya bilang, Pak, itu PN Pusat minta uang Rp 100 juta. Kemudian, Pak Eddy intinya bilang, oke, coba kontak ke Pak Hendra (direksi PT Metropolitan Tirta Perdana)," ujar Hesti.

Awalnya, Eddy Sindoro menugaskan Hesti untuk berkomunikasi dengan Edy Nasution.

Eddy meminta Hesti menanyakan persoalan aanmaning atau pemberitahuan eksekusi perkara wanprestasi yang dihadapi PT Metropolitan Tirta Perdana.

Hesti mengatakan, saat itu direksi PT Metropolitan sedang berada di luar kota. Hesti menemui Edy Nasution untuk mengupayakan penundaan aanmaning.

Namun, Edy Nasution meminta uang kepada Hesti. Menurut Hesti, saat bertemu, Edy mengatakan,"Itu kan anmanimg ketua pengadilan, kasi lah 100".

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menanyakan, apakah Eddy Sindoro pernah keberatan dan melarang pemberian uang kepada penyelenggara negara.

Namun, menurut Hesti, Eddy Sindoro sama sekali tidak melarang.

Dalam kasus ini, Eddy Sindoro didakwa memberikan suap sebesar Rp 150 juta dan 50.000 dollar Amerika Serikat kepada panitera PN Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Menurut jaksa, uang tersebut diberikan agar Edy menunda proses pelaksanaan aanmaning terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (PT MTP).

Suap juga sebagai pelicin agar Edy menerima pendaftaran peninjauan kembali (PK) PT Across Asia Limited (PT AAL) meskipun sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. 



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional
ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

Nasional
ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

Nasional
Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Nasional
Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Nasional
Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Nasional
Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Nasional

Close Ads X