Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: KPU Ngomong Saja, Enggak Usah Lapor-lapor Segala

Kompas.com - 04/01/2019, 15:28 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melaporkan kasus hoaks surat suara kepada polisi.

Menurut Fahri, KPU juga terkesan membawa-bawa kubu petahana untuk ikut melaporkan kasus ini.

"Misalnya soal twitter tim suksesnya Pak Prabowo, saudara Andi Arief, lalu kemudian direspons secara berlebihan, ngajak Bawaslu lapor polisi, ngajak semua lah gitu termasuk kaya ngajak pertahana gitu, itu enggak boleh," ujar Fahri di kompleks parlemen, Jumat (4/1/2019).

Baca juga: Polisi Amankan Dua Orang yang Diduga Viralkan Surat Suara Tercoblos

Fahri mengatakan KPU saat ini merupakan lembaga negara yang paling disoroti. KPU tidak boleh membiarkan ada kesalahpahaman terhadap mereka.

Jika ada pertanyaan seperti yang dilakukan Andi Arief, Fahri mengatakan KPU harus siap menjelaskannya.

"Justru KPU itu harus ngomong apa adanya, terbuka adanya, ngomong saja enggak usah mau lapor-lapor segala," ujar Fahri.

Baca juga: Bawaslu: Kalaupun Ada Pemalsuan Surat Suara, Tak Mungkin Sampai 70 Juta Lembar

Sebelumnya, KPU resmi melaporkan kasus hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos ke Bareskrim Polri.

"KPU sudah bertemu dengan Kabareskrim langsung. Kami sudah sampaikan apa yang menjadi kepentingan dan keperluannya agar pelaku penyebar hoaks itu bisa segera ditangkap," kata Ketua KPU Arief Budiman.

Arief mengatakan sejatinya KPU terbuka dengan masukan-masukan atas penyelenggaraan pemilu ini. Jika ada hal yang perlu diluruskan, KPU bisa menjelaskan.

Baca juga: Bukan Surat Suara, Fadli Zon Lebih Khawatir dengan DPT Pemilu

 

Namun caranya bukan dengan menyebar hoaks. Hoaks kali ini juga dia nilai sudah sangat keterlaluan.

"Kali ini kami menganggap isu sekarang (tujuh kontainer surat suara) sangat luar biasa dan berlebihan. Kami merasa tidak cukup hanya menjawab dengan fakta dan data, tapi perlu dilaporkan agar kejadian seperti ini tidak berlanjut," kata Arief.

Kompas TV Demokrat memilih mendahulukan kepentingan partai di Pemilu Legislatif. Hal ini memicu saling lempar komentar antara Demokrat dan Gerindra soal janji kedua parpol untuk memenangkan pasangan Prabowo-Sandi.<br /> <br /> Apa sebenarnya janji yang pernah disepakati kedua partai? Apakah langkah Demokrat makin menunjukkan partai itu setengah hati mendukung capres-cawapres nomor urut 2?<br /> <br /> Simak bahasannya dengan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com