Kompas.com - 04/01/2019, 14:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan, kecil kemungkinan terjadi pemalsuan surat suara pemilu.

Seandainya pun hal terjadi, tidak mungkin skalanya besar seperti dalam hoaks yang menyebut adanya 70 juta lembar surat suara yang sudah tercoblos. Bagja mengatakan, informasi itu adalah bohong.

"Potensi untuk pemalsuan mungkin ada ya, tetapi tidaklah kalau sebesar itu, 70 juta lho itu," kata Bagja di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2019).

Baca juga: Bukan Surat Suara, Fadli Zon Lebih Khawatir dengan DPT Pemilu

"Semuanya yang (menurut informasi) itu terhitung dan terkumpul, jadi ya insya Allah tidak ada kebocoran soal surat suara," sambungnya.

Bagja memastikan tak ada surat suara pemilu tercoblos yang berada di tujuh kontainer yang mendarat di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Hal ini disampaikan KPU dan Bawaslu seusai melakukan pengecekan langsung ke kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok, Rabu (2/1/2019).

Baca juga: Polisi Sebut Pelaku Kasus Hoaks Surat Suara Tercoblos Terancam 10 Tahun

Bagja meminta masyarakat tidak memercayai berita bohong yang beredar.

"Masa berita hoaks begitu kok dipercaya. Informasi mengatakan (kontainer) itu sudah dibuka, mana ada? Kan tidak ada," tandasnya.

Hoaks mengenai tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos tersebar melalui sejumlah platform, seperti YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, dan WhatsApp.

Baca juga: PSI: Kubu Prabowo Gelontorkan 3 Hoaks dalam 3 Hari

Hoaks itu berupa rekaman suara seorang lelaki yang berbunyi demikian:

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

Nasional
Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

Nasional
Lima Partai Pendaftar Pemilu 2024 Belum Lengkapi Berkas

Lima Partai Pendaftar Pemilu 2024 Belum Lengkapi Berkas

Nasional
Hari Ini, 81.612 Orang Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia

Hari Ini, 81.612 Orang Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia

Nasional
LPSK Belum Bisa Temui Bharada E, Sebut Permohonan 'Justice Collaborator' Masih Didalami

LPSK Belum Bisa Temui Bharada E, Sebut Permohonan "Justice Collaborator" Masih Didalami

Nasional
Beberapa Personel Propam Polri Bersarung Tangan Latex Masuki Rumah Ferdy Sambo

Beberapa Personel Propam Polri Bersarung Tangan Latex Masuki Rumah Ferdy Sambo

Nasional
PPP Sebut KIB Pertimbangkan Figur Internal Lebih Dulu untuk Jadi Capres

PPP Sebut KIB Pertimbangkan Figur Internal Lebih Dulu untuk Jadi Capres

Nasional
Empat Kali Wanti-wanti Jokowi soal Pengungkapan Kasus Kematian Brigadir J

Empat Kali Wanti-wanti Jokowi soal Pengungkapan Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Kondisi Terkini Kediaman Ferdy Sambo, Belasan Personel Brimob Lengkap dengan Laras Panjang Disiagakan

Kondisi Terkini Kediaman Ferdy Sambo, Belasan Personel Brimob Lengkap dengan Laras Panjang Disiagakan

Nasional
Wakil Ketua KPK: Sulit Membayangkan Anggota Parpol Bersih dari Korupsi

Wakil Ketua KPK: Sulit Membayangkan Anggota Parpol Bersih dari Korupsi

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Partai Kongres Terima Akses Sipol KPU

UPDATE 9 Agustus: Partai Kongres Terima Akses Sipol KPU

Nasional
Serahkan Bansos di Kalbar, Jokowi: Gunakan untuk Kebutuhan Produktif, Bukan Beli Pulsa

Serahkan Bansos di Kalbar, Jokowi: Gunakan untuk Kebutuhan Produktif, Bukan Beli Pulsa

Nasional
Prabowo-Cak Imin Daftar Bareng ke KPU, Pengamat Nilai Tidak Jaminan Gerindra-PKB Langgeng sampai 2024

Prabowo-Cak Imin Daftar Bareng ke KPU, Pengamat Nilai Tidak Jaminan Gerindra-PKB Langgeng sampai 2024

Nasional
Jokowi: Saat Krisis Kesehatan, Mana yang Enggak Benar Kelihatan

Jokowi: Saat Krisis Kesehatan, Mana yang Enggak Benar Kelihatan

Nasional
PPP Sebut Semua Pejabat Teras Parpol KIB Bakal Datang Bareng ke KPU Besok

PPP Sebut Semua Pejabat Teras Parpol KIB Bakal Datang Bareng ke KPU Besok

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.