Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bukan Surat Suara, Fadli Zon Lebih Khawatir dengan DPT Pemilu

Kompas.com - 04/01/2019, 14:01 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menilai ada hal yang lebih perlu diperhatikan daripada hoaks surat suara. Fadli mengatakan dirinya lebih khawatir dengan keabsahan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu 2019.

"Yang saya khawatirkan sekarang adalah bagaimana mengenai DPT. DPT ini harus benar-benar diperiksa," ujar Fadli di kompleks parlemen, Jumat (4/1/2019).

Fadli mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah bekerja keras untuk menyisir data-data dalam DPT. DPT bahkan diperbarui hingga dua kali

Namun, menurut dia KPU tetap harus memeriksa DPT tersebut lagi.

"Jangan sampai ada nama-nama ganda, nama-nama manipulatif, nama-nama yang invalid yang masuk dalam DPT hasil perbaikan II," ujar Fadli.

Baca juga: BPN Prabowo-Sandiaga Klaim Masih Temukan 5 Juta DPT Bermasalah

Fadli sebelumnya memang pernah mengungkapkan temuan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga bahwa masih ada 5 juta DPT bermasalah. Fadli mengatakan masih ada waktu bagi KPU untuk menyisir kembali data ini.

"Itu kan masih dibuka peluang untuk membersihkan itu. Saya kira ini yang sangat rawan adalah persoalan DPT," kata dia.

Fadli mengatakan KPU harus benar-benar menggunakan sistem atau teknologi paling baru. Supaya situs internal KPU tidak diretas oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Proteksi terhadap sistem KPU juga harus kuat.

"Kalau mengenai yang itu (surat suara) kan bisa dicek karena itu menyangkut fisik. Tetapi yang kita perlu pastikan adalah IT KPU harus betul-betul bebas dari intervensi," ujar Fadli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com