8 Rekomendasi Penegakan HAM Akan Diusulkan Jadi Materi Debat Pertama

Kompas.com - 31/12/2018, 10:00 WIB
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat Peringatan Hari HAM Internasional di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (11/12/2018). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat Peringatan Hari HAM Internasional di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang akan menjadi panelis debat pertama capres, Ahmad Taufan Damanik, mengungkapkan, 8 rekomendasi penegakan HAM yang disampaikan Komnas HAM kepada pemerintah akan diajukan menjadi bahan materi debat pada 17 Januari 2019.

Rekomendasi itu disampaikan Komnas HAM kepada pemerintah saat peringatan Hari HAM pada Desember 2018.

"Kami sudah siapkan bahannya, termasuk rekomendasi Komnas HAM terkait penyelesaian pelanggaran HAM. Bahan itu akan kami ajukan saat rapat bersama panelis lainnya untuk jadi salah satu pertanyaan ke capres," kata Taufan kepada Kompas.com , Senin (31/12/2018).

Baca juga: Panelis Debat Siapkan Pertanyaan Kunci soal HAM untuk Jokowi dan Prabowo

 

Delapan rekomendasi tersebut akan didiskusikan untuk memperdalam pandangan strategis dari kedua capres, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, mengenai penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia.

"Tentu seperti apa pandangan kedua capres, apa yang dibayangkan atau direncanakan mereka untuk menyelesaikan pelanggaran HAM. Namun, kami belum putuskan seperti apa pertanyaanya karena belum ada info rapat dengan panelis lainnya," ujar Taufan.

Tim panelis juga akan menggali visi dan misi kedua paslon capres dan cawapres mengenai HAM. Contohnya, bagaimana capres-cawapres membuat perencanaan strategis penegakan HAM Indonesia ke depan.

"Bagaimana mereka menyelesaikan masalah-masalah HAM yang ada selama ini, mulai dari HAM berat, konflik agraria, intoleransi, dan lainnya. Soalnya visi misi mereka juga belum jelas, jadi harus ada pertanyaan tajam juga," kata dia.

Baca juga: Bambang Widjojanto Jadi Panelis Debat, Timses Jokowi-Maruf Ingatkan Harus Netral

Sebelumnya, Komnas HAM menyampaikan delapan rekomendasi kepada pemerintah guna penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia dan diterima Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (11/12/2018).

Rekomendasi tersebut merupakan gabungan dari beberapa tema besar, yaitu peristiwa pelanggaran berat di masa lalu, konflik agraria, isu intoleransi dan radikalisme.

Rekomendasi itu di antaranya adalah memastikan Jaksa Agung menggunakan kewenangannya melakukan penyidikan atas 10 berkas yang telah diselesaikan oleh Komnas HAM, adanya alternatif penyelesaian konflik agraria, evaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah dan pusat yang bertentangan dengan HAM, contohnya soal pembangunan rumah ibadah, dan sebagainya.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Visi dan Misi

Baca tentang


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19, Arief Budiman Sempat Semobil dengan Ketua KPU Sulsel

Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19, Arief Budiman Sempat Semobil dengan Ketua KPU Sulsel

Nasional
Kemensos Tuntaskan Penyaluran Santunan Penanganan Bencana Tsunami di Sulawesi Tengah

Kemensos Tuntaskan Penyaluran Santunan Penanganan Bencana Tsunami di Sulawesi Tengah

Nasional
Aturan Belum Final, KPU Buka Peluang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada Dilakukan secara Daring

Aturan Belum Final, KPU Buka Peluang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada Dilakukan secara Daring

Nasional
Mulai Pekan Depan, Dokter dan Tenaga Kesehatan Dapat Tes 'Swab' Gratis

Mulai Pekan Depan, Dokter dan Tenaga Kesehatan Dapat Tes "Swab" Gratis

Nasional
Pemerintah Dinilai Tak Punya Rencana Jangka Panjang sejak Awal Tangani Covid-19

Pemerintah Dinilai Tak Punya Rencana Jangka Panjang sejak Awal Tangani Covid-19

Nasional
Arief Budiman Positif Covid-19, KPU Telusuri Sumber Penularan

Arief Budiman Positif Covid-19, KPU Telusuri Sumber Penularan

Nasional
Ahli Epidemiologi: Masker adalah Vaksin Terbaik, Jangan Tunggu yang Belum Pasti

Ahli Epidemiologi: Masker adalah Vaksin Terbaik, Jangan Tunggu yang Belum Pasti

Nasional
ICW Kritik Banyaknya Perwira Tinggi Polri di KPK

ICW Kritik Banyaknya Perwira Tinggi Polri di KPK

Nasional
Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris Positif Covid-19

Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris Positif Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Imbau Dokter yang Memiliki Komorbid Tidak Praktik Dahulu

Satgas Covid-19 Imbau Dokter yang Memiliki Komorbid Tidak Praktik Dahulu

Nasional
Pemerintah Siapkan Banyak Hotel untuk Istirahat Dokter dan Tenaga Kesehatan

Pemerintah Siapkan Banyak Hotel untuk Istirahat Dokter dan Tenaga Kesehatan

Nasional
KPU Sebut Aturan soal Konser Musik Saat Kampanye Pilkada Belum Final

KPU Sebut Aturan soal Konser Musik Saat Kampanye Pilkada Belum Final

Nasional
Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Sempat Berkunjung ke Makassar dan Depok

Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Sempat Berkunjung ke Makassar dan Depok

Nasional
Satgas Sebut 7 Persen Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Tak Pernah Keluar Rumah

Satgas Sebut 7 Persen Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Tak Pernah Keluar Rumah

Nasional
Ketua KPU Arief Budiman Berstatus OTG Covid-19

Ketua KPU Arief Budiman Berstatus OTG Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X