8 Rekomendasi Penegakan HAM Akan Diusulkan Jadi Materi Debat Pertama

Kompas.com - 31/12/2018, 10:00 WIB
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat Peringatan Hari HAM Internasional di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (11/12/2018). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat Peringatan Hari HAM Internasional di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang akan menjadi panelis debat pertama capres, Ahmad Taufan Damanik, mengungkapkan, 8 rekomendasi penegakan HAM yang disampaikan Komnas HAM kepada pemerintah akan diajukan menjadi bahan materi debat pada 17 Januari 2019.

Rekomendasi itu disampaikan Komnas HAM kepada pemerintah saat peringatan Hari HAM pada Desember 2018.

"Kami sudah siapkan bahannya, termasuk rekomendasi Komnas HAM terkait penyelesaian pelanggaran HAM. Bahan itu akan kami ajukan saat rapat bersama panelis lainnya untuk jadi salah satu pertanyaan ke capres," kata Taufan kepada Kompas.com , Senin (31/12/2018).

Baca juga: Panelis Debat Siapkan Pertanyaan Kunci soal HAM untuk Jokowi dan Prabowo

 

Delapan rekomendasi tersebut akan didiskusikan untuk memperdalam pandangan strategis dari kedua capres, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, mengenai penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia.

"Tentu seperti apa pandangan kedua capres, apa yang dibayangkan atau direncanakan mereka untuk menyelesaikan pelanggaran HAM. Namun, kami belum putuskan seperti apa pertanyaanya karena belum ada info rapat dengan panelis lainnya," ujar Taufan.

Tim panelis juga akan menggali visi dan misi kedua paslon capres dan cawapres mengenai HAM. Contohnya, bagaimana capres-cawapres membuat perencanaan strategis penegakan HAM Indonesia ke depan.

"Bagaimana mereka menyelesaikan masalah-masalah HAM yang ada selama ini, mulai dari HAM berat, konflik agraria, intoleransi, dan lainnya. Soalnya visi misi mereka juga belum jelas, jadi harus ada pertanyaan tajam juga," kata dia.

Baca juga: Bambang Widjojanto Jadi Panelis Debat, Timses Jokowi-Maruf Ingatkan Harus Netral

Sebelumnya, Komnas HAM menyampaikan delapan rekomendasi kepada pemerintah guna penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia dan diterima Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (11/12/2018).

Rekomendasi tersebut merupakan gabungan dari beberapa tema besar, yaitu peristiwa pelanggaran berat di masa lalu, konflik agraria, isu intoleransi dan radikalisme.

Rekomendasi itu di antaranya adalah memastikan Jaksa Agung menggunakan kewenangannya melakukan penyidikan atas 10 berkas yang telah diselesaikan oleh Komnas HAM, adanya alternatif penyelesaian konflik agraria, evaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah dan pusat yang bertentangan dengan HAM, contohnya soal pembangunan rumah ibadah, dan sebagainya.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Visi dan Misi

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
Kuasa Hukum Novel Baswedan Akan Laporkan Politikus PDI-P ke Polisi

Kuasa Hukum Novel Baswedan Akan Laporkan Politikus PDI-P ke Polisi

Nasional
Cerita Hidayat Nur Wahid Saat PKS Berkoalisi dengan PDS...

Cerita Hidayat Nur Wahid Saat PKS Berkoalisi dengan PDS...

Nasional
Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X