Salin Artikel

8 Rekomendasi Penegakan HAM Akan Diusulkan Jadi Materi Debat Pertama

Rekomendasi itu disampaikan Komnas HAM kepada pemerintah saat peringatan Hari HAM pada Desember 2018.

"Kami sudah siapkan bahannya, termasuk rekomendasi Komnas HAM terkait penyelesaian pelanggaran HAM. Bahan itu akan kami ajukan saat rapat bersama panelis lainnya untuk jadi salah satu pertanyaan ke capres," kata Taufan kepada Kompas.com , Senin (31/12/2018).

Delapan rekomendasi tersebut akan didiskusikan untuk memperdalam pandangan strategis dari kedua capres, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, mengenai penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia.

"Tentu seperti apa pandangan kedua capres, apa yang dibayangkan atau direncanakan mereka untuk menyelesaikan pelanggaran HAM. Namun, kami belum putuskan seperti apa pertanyaanya karena belum ada info rapat dengan panelis lainnya," ujar Taufan.

Tim panelis juga akan menggali visi dan misi kedua paslon capres dan cawapres mengenai HAM. Contohnya, bagaimana capres-cawapres membuat perencanaan strategis penegakan HAM Indonesia ke depan.

"Bagaimana mereka menyelesaikan masalah-masalah HAM yang ada selama ini, mulai dari HAM berat, konflik agraria, intoleransi, dan lainnya. Soalnya visi misi mereka juga belum jelas, jadi harus ada pertanyaan tajam juga," kata dia.

Sebelumnya, Komnas HAM menyampaikan delapan rekomendasi kepada pemerintah guna penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia dan diterima Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (11/12/2018).

Rekomendasi tersebut merupakan gabungan dari beberapa tema besar, yaitu peristiwa pelanggaran berat di masa lalu, konflik agraria, isu intoleransi dan radikalisme.

Rekomendasi itu di antaranya adalah memastikan Jaksa Agung menggunakan kewenangannya melakukan penyidikan atas 10 berkas yang telah diselesaikan oleh Komnas HAM, adanya alternatif penyelesaian konflik agraria, evaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah dan pusat yang bertentangan dengan HAM, contohnya soal pembangunan rumah ibadah, dan sebagainya.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/31/10002581/8-rekomendasi-penegakan-ham-akan-diusulkan-jadi-materi-debat-pertama

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ombudsman Temukan Malaadministrasi di BPJS Ketenagakerjaan

Ombudsman Temukan Malaadministrasi di BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Korban UU ITE Desak Revisi Dibahas Pansus, Pimpinan DPR: Kita Akan Pertimbangkan

Korban UU ITE Desak Revisi Dibahas Pansus, Pimpinan DPR: Kita Akan Pertimbangkan

Nasional
Izin ACT Dicabut karena Dugaan Penyelewengan Dana, Bagaimana Aturan Donasi di Indonesia?

Izin ACT Dicabut karena Dugaan Penyelewengan Dana, Bagaimana Aturan Donasi di Indonesia?

Nasional
Pemerintah Sebut RUU Pemasyarakatan Tidak Ada Perubahan, Siap Disahkan sebagai UU

Pemerintah Sebut RUU Pemasyarakatan Tidak Ada Perubahan, Siap Disahkan sebagai UU

Nasional
Komisi III DPR Terima Draf RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

Komisi III DPR Terima Draf RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

Nasional
Rekam Jejak Achmad Marzuki dan Andi Chandra, Penjabat Kepala Daerah Berlatar Belakang Militer

Rekam Jejak Achmad Marzuki dan Andi Chandra, Penjabat Kepala Daerah Berlatar Belakang Militer

Nasional
Tiba di Madinah, Wapres Ma'ruf Amin Disambut Pasukan Kehormatan Arab Saudi

Tiba di Madinah, Wapres Ma'ruf Amin Disambut Pasukan Kehormatan Arab Saudi

Nasional
Usai Rapimnas, Gerindra Bakal Buat Forum Bahas Cawapres Prabowo

Usai Rapimnas, Gerindra Bakal Buat Forum Bahas Cawapres Prabowo

Nasional
Pimpinan DPR: Pembahasan Revisi UU ITE Tunggu Komisi I Selesaikan RUU PDP

Pimpinan DPR: Pembahasan Revisi UU ITE Tunggu Komisi I Selesaikan RUU PDP

Nasional
Gelar Raker Siang Ini, Komisi III Belum Tahu Soal Draf RKUHP yang Hendak Diserahkan Pemerintah

Gelar Raker Siang Ini, Komisi III Belum Tahu Soal Draf RKUHP yang Hendak Diserahkan Pemerintah

Nasional
Baru Sehari Level 2, Jabodetabek Kini Jadi PPKM Level 1

Baru Sehari Level 2, Jabodetabek Kini Jadi PPKM Level 1

Nasional
Bukan 149 Orang, Kemenlu Klarifikasi Jumlah Buruh Migran Meninggal di Sabah Capai 25 Orang

Bukan 149 Orang, Kemenlu Klarifikasi Jumlah Buruh Migran Meninggal di Sabah Capai 25 Orang

Nasional
Usai Dilantik jadi Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki Dapat 5 PR Ini dari Mendagri

Usai Dilantik jadi Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki Dapat 5 PR Ini dari Mendagri

Nasional
43 Kilogram Kokain di Perairan Anambas, Polri Duga Sengaja Dibuang untuk Diambil Penjemput

43 Kilogram Kokain di Perairan Anambas, Polri Duga Sengaja Dibuang untuk Diambil Penjemput

Nasional
Profil Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Pernah Emban Jabatan Strategis TNI AD

Profil Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Pernah Emban Jabatan Strategis TNI AD

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.