Pemerintah Sarankan Rumah Hunian Sementara di Lombok Tak Berbahan Dasar Kayu

Kompas.com - 12/12/2018, 20:11 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeldjono KOMPAS.com/Sabrina AsrilMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeldjono

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pembangunan rumah hunian sementara di Lombok, NTB, tak berbahan dasar kayu.

Hal itu disampaikan Basuki usai mengikuti rapat terbatas penanganan gempa di NTB dan Sulawesi Tengah di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

"Tadi Pak Gubernur bilang, kalau kita mau semua kayu habis hutannya, banjir. Jadi beliau juga minta kami untuk sosialisasi (pembangunan) RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat)," kata Basuki.

Ia mengatakan mendatangkan kayu dari luar negeri juga tidak mungkin karena sama-sama merusak lingkungan.

"Ya sama aja kan merusak hutan luar," lanjut dia.

Adapun proses pencairan dana dari Kementerian Keuangan untuk pembangunan rumah yang rusak berat di NTB baru mencapai 50 persen.

Pemerintah menjatah Rp 50 juta untuk masing-masing rumah. Adapun jumlah rumah yang akan dibangun sebanyak 74.092 unit. Dari jumlah tersebut, rumah yang sedang dibangun sebanyak 2.142 unit.

Ia menambahkan kendala pembangunan rumah hunian sementara di Lombok ialah minimnya SDM.

Saat ini Kementerian PUPR telah bekerja sama dengan sejumlah BUMN untuk merekrut SDM pembangun rumah instan di Lombok.

"Sekarang saya sudah minta BUMN di sana, kan ada enam pabriknya, semua minggu ini harus nambah minimal tiga tim masing-masing. Jadi satu tim 8 orang. Jadi ada tiga tim, jadi 24 orang," kata Basuki.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

Nasional
Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Nasional
KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

Nasional
'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X