PSI Ingin Naikkan Batas Usia Menikah bagi Perempuan Jadi 18 Tahun

Kompas.com - 12/12/2018, 08:27 WIB
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, di Jakarta Utara. Kedatang Grace guna menghadiri pemanggilan oleh Bawaslu sekaligus mengklarifikasi terkait spanduk  bertema Asian Games 2018 yang mencantumkan logo dan nomot urut PSI serta foto Grace, Kamis (30/8/2018).KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBA Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, di Jakarta Utara. Kedatang Grace guna menghadiri pemanggilan oleh Bawaslu sekaligus mengklarifikasi terkait spanduk bertema Asian Games 2018 yang mencantumkan logo dan nomot urut PSI serta foto Grace, Kamis (30/8/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) berjanji akan mendorong keadilan dan keseteraan bagi perempuan jika nantinya lolos ke Parlemen. Ada tujuh hal yang akan diperjuangkan PSI.

Salah satunya adalah menaikkan batas usia pernikahan bagi perempuan menjadi 18 tahun. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi perempuan putus sekolah atau kuliah karena menikah.

"Kami sadar, pendidikan yang rendah akan membuat perempuan sulit mendapat pekerjaan dan rentan jatuh ke jurang kemiskinan," kata Ketua Umum PSI Grace Natalie dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/12/2018).

Menurut Grace, upaya menaikkan batas usia pernikahan bagi perempuan ini bisa dilakukan lewat revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.


Dalam UU itu, diatur bahwa batas minimal usia perkawinan perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun.

Baca juga: Kubu Prabowo: PSI Semangatnya Menyerang Orba, Bukan Berantas Korupsi

Kedua, lanjut Grace, PSI juga akan memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat publik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta Aparatur Sipil Negara.

PSI, kata dia akan memperjuangkan revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memperbolehkan poligami.

Ketiga, PSI juga akan memperjuangkan agar Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah dua tahun mandek di DPR disahkan.

"UU ini akan menjadi sebuah payung hukum untuk melindungi dan memberikan bantuan ketika perempuan menjadi korban kekerasan," kata dia.

Langkah keempat, PSI juga ingin mendorong aturan yang memudahkan perempuan untuk bekerja, dengan mengalokasikan anggaran negara untuk mendirikan "tempat-tempat penitipan anak".

Halaman Berikutnya
Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X