Kompas.com - 12/12/2018, 08:27 WIB
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, di Jakarta Utara. Kedatang Grace guna menghadiri pemanggilan oleh Bawaslu sekaligus mengklarifikasi terkait spanduk  bertema Asian Games 2018 yang mencantumkan logo dan nomot urut PSI serta foto Grace, Kamis (30/8/2018). KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAKetua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, di Jakarta Utara. Kedatang Grace guna menghadiri pemanggilan oleh Bawaslu sekaligus mengklarifikasi terkait spanduk bertema Asian Games 2018 yang mencantumkan logo dan nomot urut PSI serta foto Grace, Kamis (30/8/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berjanji akan mendorong keadilan dan keseteraan bagi perempuan jika nantinya lolos ke Parlemen. Ada tujuh hal yang akan diperjuangkan PSI.

Salah satunya adalah menaikkan batas usia pernikahan bagi perempuan menjadi 18 tahun. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi perempuan putus sekolah atau kuliah karena menikah.

"Kami sadar, pendidikan yang rendah akan membuat perempuan sulit mendapat pekerjaan dan rentan jatuh ke jurang kemiskinan," kata Ketua Umum PSI Grace Natalie dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/12/2018).

Menurut Grace, upaya menaikkan batas usia pernikahan bagi perempuan ini bisa dilakukan lewat revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam UU itu, diatur bahwa batas minimal usia perkawinan perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun.

Baca juga: Kubu Prabowo: PSI Semangatnya Menyerang Orba, Bukan Berantas Korupsi

Kedua, lanjut Grace, PSI juga akan memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat publik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta Aparatur Sipil Negara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

PSI, kata dia akan memperjuangkan revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memperbolehkan poligami.

Ketiga, PSI juga akan memperjuangkan agar Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah dua tahun mandek di DPR disahkan.

"UU ini akan menjadi sebuah payung hukum untuk melindungi dan memberikan bantuan ketika perempuan menjadi korban kekerasan," kata dia.

Langkah keempat, PSI juga ingin mendorong aturan yang memudahkan perempuan untuk bekerja, dengan mengalokasikan anggaran negara untuk mendirikan "tempat-tempat penitipan anak".

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kecam Pembunuhan Nakes di Papua, PAN Minta KKB Ditindak Tegas

Kecam Pembunuhan Nakes di Papua, PAN Minta KKB Ditindak Tegas

Nasional
Kementerian KP Gelar Pelatihan Dukung Pengembangan Kampung Budi Daya

Kementerian KP Gelar Pelatihan Dukung Pengembangan Kampung Budi Daya

Nasional
Ini Daftar Aplikasi dan Situs yang Diblokir Kuota Internet Kemendikbud Ristek

Ini Daftar Aplikasi dan Situs yang Diblokir Kuota Internet Kemendikbud Ristek

Nasional
Amnesty Desak Aparat Investigasi Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

Amnesty Desak Aparat Investigasi Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

Nasional
Ombudsman Telah Beri Rekomendasi Terkait TWK KPK ke Presiden dan DPR

Ombudsman Telah Beri Rekomendasi Terkait TWK KPK ke Presiden dan DPR

Nasional
Mengenang Pendeta Yeremia yang Tewas Ditembak di Papua

Mengenang Pendeta Yeremia yang Tewas Ditembak di Papua

Nasional
38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

Nasional
Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Nasional
Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Nasional
Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Nasional
UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.