Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Datangi DPR, Caleg PSI Minta Rincian Uang Negara yang Dipakai Wakil Rakyat

Kompas.com - 07/12/2018, 13:14 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Para calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) datang ke DPR untuk meminta sejumlah data mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan anggota DPR. Mereka mendatangi bagian Sekretariat Jenderal DPR untuk meminta data tersebut.

"Yang ada sekarang sudah bagus karena di online kita dapat data-datanya. Cuma ada data yang belum terbuka, itu yang kita dorong," ujar salah satu caleg PSI, Mikhail Gorbachev Dom, di kompleks parlemen, Jumat (7/12/2018).

Baca juga: Datangi Gedung DPR, Caleg PSI Bersih-bersih

Tepatnya, mereka meminta laporan biaya kunjungan kerja pada masa reses dan di luar reses. Kemudian juga laporan penggunaan biaya kunjungan luar negeri semua anggota DPR.

PSI juga meminta laporan biaya yang digunakan untuk setiap rapat dan sidang paripurna di DPR.

Terakhir, PSI meminta data mengenai besar tunjangan untuk anggota DPR setiap menghadiri rapat dan sidang paripurna.

Baca juga: PSI Usul Korupsi Orde Baru Jadi Materi Debat Pilpres

Setelah memberikan surat permohonan data tersebut ke bagian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal DPR, para caleg PSI diminta menunggu selama 10 hari.

PSI berencana untuk mengelaborasi data yang akan didapatkan tersebut untuk riset. Namun, Mikhail belum ingin membahas lebih lanjut mengenai riset yang sedang mereka lakukan.

"Riset kita agak panjang dan kita enggak mau asal bunyi," kata Mikhail.

Kompas TV Kedatangan rombongan komisi pemberantasan korupsi ke gedung DPP partai solidaritas Indonesia disambut jajaran pengurus PSI. KPK yang diwakili direktur pembinaan jaringan kerja antar komisi dan instansi KPK, Sujanarko, menyatakan, 69% orang yang ditangkap KPK berlatar belakang parpol. Meski meyakini PSI sudah mempunyai sistem kaderisasi yang baik, namun KPK tetap menghimbau PSI mempunyai sistem integritas partai yang mengutamakan pencegahan korupsi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com