Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Caleg PSI Bersedia Tak Dibayar dan di-PAW jika Berkinerja Buruk di DPR

Kompas.com - 07/12/2018, 13:33 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI) punya janji jika terpilih menjadi wakil rakyat di DPR.

Para caleg dari PSI bersedia tidak digaji jika dinilai berkinerja buruk di parlemen nanti. Tidak hanya itu, mereka siap diganti dengan caleg lain yang lebih baik jika tidak bisa menjalankan tugas di DPR.

"Kalau misalnya nanti PSI masuk (DPR), kita rela nih enggak dibayar kalau misalnya kita enggak bisa menghasilkan umpanya UU yang berkualitas," ujar salah satu caleg PSI, Mikhail Gorbachev Dom, di kompleks parlemen, Jumat (7/12/2018).

"Kalau Prolegnas 20 kita cuma beresin 5, kita rela nih enggak dibayar bahkan kita rela di-PAW (Pergantian Antar Waktu)," tambah Mikhail.

Salah satu ukuran kinerja menurut PSI adalah penyelesaian Undang-Undang di DPR. Caleg PSI lainnya, Sigit Widodo, mengatakan jumlah undang-undang yang berhasil disahkan DPR semakin menurun dari tahun ke tahun. Namun, anggaran untuk DPR justru semakin besar.

"Tahun lalu anggaran DPR RI itu Rp 4,7 triliun, tahun ini Rp 5,7 triliun. Kita bego-begoan saja deh, dengan biaya Rp 5,7 triliun kok cuma 4 Undang Undang?" ujar Sigit.

Baca juga: Datangi DPR, Caleg PSI Minta Rincian Uang Negara yang Dipakai Wakil Rakyat

Hari ini, sejumlah caleg PSI datang ke DPR untuk meminta data anggaran yang dipakai legislator. Tepatnya, mereka meminta laporan biaya kunjungan kerja pada masa reses dan di luar reses.

Kemudian juga laporan penggunaan biaya kunjungan luar negeri semua anggota DPR. PSI juga meminta laporan biaya yang digunakan untuk setiap rapat dan sidang paripurna di DPR.

Terakhir, PSI meminta data mengenai besar tunjangan untuk anggota DPR setiap menghadiri rapat dan sidang paripurna. PSI berencana mengelaborasi data yang akan didapatkan tersebut untuk riset.

Kompas TV Kedatangan rombongan komisi pemberantasan korupsi ke gedung DPP partai solidaritas Indonesia disambut jajaran pengurus PSI. KPK yang diwakili direktur pembinaan jaringan kerja antar komisi dan instansi KPK, Sujanarko, menyatakan, 69% orang yang ditangkap KPK berlatar belakang parpol. Meski meyakini PSI sudah mempunyai sistem kaderisasi yang baik, namun KPK tetap menghimbau PSI mempunyai sistem integritas partai yang mengutamakan pencegahan korupsi.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com