Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Prabowo: PSI Semangatnya Menyerang Orba, Bukan Berantas Korupsi

Kompas.com - 07/12/2018, 23:27 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Bidang Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean, menilai tidak tepat usul Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadikan korupsi di era orde baru menjadi materi debat capres.

Ia menilai, PSI mengusulkan hal itu hanya untuk menyudutkan pemerintahan Soeharto, yang tak lain adalah bekas mertua Prabowo.

"Saya lihat semangat PSI itu semangat menyerang Orba, bukan semangat pemberantasan korupsi. Bicara pemberantasan koruspi tidak bicara Orde Baru, Orde Lama orde manapun, bahkan orde sontoloyo," kata Ferdinand saat dihubungi, Jumat (7/12/2018).

Ferdinand menilai, akan lebih baik jika debat seputar korupsi dilakukan secara umum, tidak spesifik pada rezim tertentu. Menurut dia, debat bisa lebih substansial jika berbicara mengenai pencegahan hingga penindakan korupsi kedepan.

Baca juga: PSI Usul Korupsi Orde Baru Jadi Materi Debat Pilpres

"Kalau hanya orde baru, saya menanggapi itu PSI hanya ingin menyerang orde baru yang kebetulan menjadi pendukungnya Pak Prabowo, terutama keluarga Pak Harto," kata Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat ini.

Ferdinand menilai, nantinya keluarga Soeharto bisa saja balik mengusulkan supaya debat capres memasukan tema Partai Komunis Indonesia yang ada di era Soekarno.

"Artinya kan orde lama akan terkait Ibu Megawati, anak-anak Soekarno, Bu Megawati terkait dengan PDI-P, terkait dengan Pak Jokowi sebagai kader PDI-P. Apakah kita akan selalu menyerang seperti itu?" ujarnya.

Usulan debat capres

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni sebelumnya mengatakan, usulan agar korupsi orde baru ini menjadi materi debat capres karena perhatian publik terhadap isu korupsi masih sangat tinggi.

Menurut dia, masyarakat perlu tahu pandangan setiap pasangan calon mengenai korupsi di zaman orde baru dan era kini.

"Iya, kami usul itu (korupsi orde baru) jadi materi debat. Saya melihat di berbagai macam survei, tema korupsi dan concern masyarakat terhadap korupsi itu masih bagian dari yang paling tinggi," kata Raja Juli Antoni saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/12/2018).

Ia mengatakan, ide itu muncul setelah pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut korupsi di Indonesia saat ini sudah seperti kanker stadium 4.

Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf itu menyebutkan, diangkatnya tema "korupsi orde baru" sebagai materi debat Pilpres agar dapat membandingkan korupsi di zaman orde baru dengan era kini.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis menyebutkan, KPU menampung setiap usulan yang disampaikan terkait penyelenggaraan debat Pemilihan Presiden 2019.

Hal itu termasuk usulan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang meminta KPU memasukkan "korupsi orde baru" sebagai materi debat.

Menurut Viryan, meskipun semua pihak boleh mengusulkan materi debat, tetapi yang akan dimasukkan adalah tema-tema yang mencerminkan kondisi kebangsaan Indonesia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com