Kompas.com - 07/12/2018, 23:27 WIB
Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/7/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/7/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Bidang Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean, menilai tidak tepat usul Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadikan korupsi di era orde baru menjadi materi debat capres.

Ia menilai, PSI mengusulkan hal itu hanya untuk menyudutkan pemerintahan Soeharto, yang tak lain adalah bekas mertua Prabowo.

"Saya lihat semangat PSI itu semangat menyerang Orba, bukan semangat pemberantasan korupsi. Bicara pemberantasan koruspi tidak bicara Orde Baru, Orde Lama orde manapun, bahkan orde sontoloyo," kata Ferdinand saat dihubungi, Jumat (7/12/2018).

Ferdinand menilai, akan lebih baik jika debat seputar korupsi dilakukan secara umum, tidak spesifik pada rezim tertentu. Menurut dia, debat bisa lebih substansial jika berbicara mengenai pencegahan hingga penindakan korupsi kedepan.

Baca juga: PSI Usul Korupsi Orde Baru Jadi Materi Debat Pilpres

"Kalau hanya orde baru, saya menanggapi itu PSI hanya ingin menyerang orde baru yang kebetulan menjadi pendukungnya Pak Prabowo, terutama keluarga Pak Harto," kata Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat ini.

Ferdinand menilai, nantinya keluarga Soeharto bisa saja balik mengusulkan supaya debat capres memasukan tema Partai Komunis Indonesia yang ada di era Soekarno.

"Artinya kan orde lama akan terkait Ibu Megawati, anak-anak Soekarno, Bu Megawati terkait dengan PDI-P, terkait dengan Pak Jokowi sebagai kader PDI-P. Apakah kita akan selalu menyerang seperti itu?" ujarnya.

Usulan debat capres

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni sebelumnya mengatakan, usulan agar korupsi orde baru ini menjadi materi debat capres karena perhatian publik terhadap isu korupsi masih sangat tinggi.

Menurut dia, masyarakat perlu tahu pandangan setiap pasangan calon mengenai korupsi di zaman orde baru dan era kini.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AHY dan Syaikhu Bertemu, Kenang Momen Kebersamaan Saat Pemerintahan SBY

AHY dan Syaikhu Bertemu, Kenang Momen Kebersamaan Saat Pemerintahan SBY

Nasional
Satgas: Indonesia Sudah Bisa Tekan Kasus Covid-19, Jangan Sampai Alami Lonjakan Seperti Negara Lain

Satgas: Indonesia Sudah Bisa Tekan Kasus Covid-19, Jangan Sampai Alami Lonjakan Seperti Negara Lain

Nasional
Prabowo: Hilangnya KRI Nanggala-402 Bukti Pertahanan Negara Sangat Rumit

Prabowo: Hilangnya KRI Nanggala-402 Bukti Pertahanan Negara Sangat Rumit

Nasional
Polisi Temukan Senpi Ilegal di Rumah Bos EDCCash

Polisi Temukan Senpi Ilegal di Rumah Bos EDCCash

Nasional
Bertemu AHY, Presiden PKS Serukan Tolak Terorisme dan Penodaan Agama

Bertemu AHY, Presiden PKS Serukan Tolak Terorisme dan Penodaan Agama

Nasional
KSAL: Belum Ada Bukti Autentik KRI Nanggala-402 Tenggelam

KSAL: Belum Ada Bukti Autentik KRI Nanggala-402 Tenggelam

Nasional
Sinergi Swasta dan Pemerintah dalam Memastikan Pencapaian SDGs di Tengah Pandemi

Sinergi Swasta dan Pemerintah dalam Memastikan Pencapaian SDGs di Tengah Pandemi

BrandzView
KSAL: KRI Nanggala-402 Belum Dinyatakan Hilang

KSAL: KRI Nanggala-402 Belum Dinyatakan Hilang

Nasional
Jokowi: Saya Memahami Perasaan Bapak, Ibu, Keluarga Awak Kapal KRI Nanggala-402

Jokowi: Saya Memahami Perasaan Bapak, Ibu, Keluarga Awak Kapal KRI Nanggala-402

Nasional
Larang Mudik, Satgas Ingatkan Risiko Tertular Covid-19 dalam Perjalanan

Larang Mudik, Satgas Ingatkan Risiko Tertular Covid-19 dalam Perjalanan

Nasional
Jokowi: Keselamatan 53 Awak KRI Nanggala adalah Prioritas Utama

Jokowi: Keselamatan 53 Awak KRI Nanggala adalah Prioritas Utama

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Berdoa untuk Pencarian KRI Nanggala-402

Jokowi Ajak Masyarakat Berdoa untuk Pencarian KRI Nanggala-402

Nasional
Jokowi: Pemerintah Seoptimal Mungkin Cari dan Selamatkan KRI Nanggala

Jokowi: Pemerintah Seoptimal Mungkin Cari dan Selamatkan KRI Nanggala

Nasional
UPDATE 22 April: 6.243 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Jawa Barat Capai Tertinggi

UPDATE 22 April: 6.243 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Jawa Barat Capai Tertinggi

Nasional
Jadi Syarat Umrah, Pemerintah Indonesia Desak China Segera Sertifikasi Vaksin Sinovac ke WHO

Jadi Syarat Umrah, Pemerintah Indonesia Desak China Segera Sertifikasi Vaksin Sinovac ke WHO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X