Keberadaan Badan Legislasi Pemerintah Dinilai Bisa Akomodasi Suara Rakyat

Kompas.com - 08/12/2018, 14:45 WIB
Diskusi Perlukah Membentuk Badan Legislasi Pemerintah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/12/2018). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaDiskusi Perlukah Membentuk Badan Legislasi Pemerintah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mendukung wacana pembentukan badan legislasi (baleg) pemerintah.

Hal itu dirasa penting supaya publik bisa ikut memberikan apirasi dalam pembuatan rancangan undang-undang ( RUU).

Salang menilai, yang terjadi selama ini, RUU yang sudah masuk ke pembahasan DPR tidak cukup mengakomodir suara rakyat.

"Kalau pemerintah itu ada pusat legislasi (baleg), maka sebelum pemerintah mengajukan RUU, publik juga bisa masuk melalui pemerintah. Jadi aspirasi publik bisa masuk lewat pemerintah," kata Salang dalam diskusi berjudul "Perlukah Membentuk Badan Legislasi Pemerintah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/12/2018).

Baca juga: Kinerja DPR di Bidang Legislasi Dinilai Masih Lemah

Jika masukan dari publik sudah diakomodir pemerintah melalui baleg, maka ke depannya, pembahasan RUU di DPR bisa berjalan lebih mulus.

Sebastian Salang Formappiindra/kompas.com Sebastian Salang Formappi

Hal itu juga akan meminimalisir DPR menjadi sasaran tembak publik.

Salang mengatakan, DPR kerap kali menjadi pihak yang disalahkan masyarakat dan dianggap malas jika dalam bekerja hanya bisa menghasilkan sedikit undang-undang.

Baca juga: Menurut Formappi, Target Legislasi DPR Meleset karena Aturan yang Longgar

Padahal, dalam proses pembentukan undang-undang itu ada banyak pihak yang terlibat di luar DPR, seperti misalnya pemerintah.

Bisa saja, dalam proses pembentukan undang-undang itu DPR bersemangat, tetapi pemerintah justru tidak punya semangat yang sama.

"Di dalam DPR itu sendiri ada undang-undang yang dihasilkan atas inisiatif DPR, usulan pemerintah, dan DPD. Tapi dalam proses pembahasannya, nggak bisa DPR berjalan sendiri," ujar Salang.

Baca juga: Formappi: Tak Seharusnya Rakyat Diminta Maklumi Kegagalan DPR

Salang melanjutkan, pembentukan baleg pemerintah juga penting untuk menjembatani kesulitan yang mungkin timbul antara pemerintah dan DPR dalam proses perumusan undang-undang.

Diharapkan pula, orang-orang yang direkrut sebagai baleg berasal dari kalangan yang betul-betul efektif. Sehingga keberadaan badan ini menjadi efektif.

"Dengan adanya lembaga itu menjembatani kesulitan selama ini dalam proses relasi antara DPR dan pemerintah dalam proses penyusunan undang-undang," kata Salang.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Nasional
Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Nasional
Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Rekening Efek dari Reksadana Senilai Rp 5,8 Triliun

Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Rekening Efek dari Reksadana Senilai Rp 5,8 Triliun

Nasional
Mensos Sebut Pemerintah Akan Beri Insentif agar Warga Tak Mudik dari DKI

Mensos Sebut Pemerintah Akan Beri Insentif agar Warga Tak Mudik dari DKI

Nasional
Dompet Dhuafa Bangun RS Lapangan untuk Pasien Suspect Covid-19

Dompet Dhuafa Bangun RS Lapangan untuk Pasien Suspect Covid-19

Nasional
Negara Disebut Tetap Wajib Penuhi Hak Pekerja Migran di Luar Negari meski di Masa Pandemi

Negara Disebut Tetap Wajib Penuhi Hak Pekerja Migran di Luar Negari meski di Masa Pandemi

Nasional
Mensos: Pemerintah Beri Stimulus Rp 405 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Mensos: Pemerintah Beri Stimulus Rp 405 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pemerintah Kaji Pembuatan Aplikasi Rapat Virtual Seperti Zoom

Pemerintah Kaji Pembuatan Aplikasi Rapat Virtual Seperti Zoom

Nasional
Korpri Ajak ASN Sumbangkan THR untuk Negara di Masa Pandemi Covid-19

Korpri Ajak ASN Sumbangkan THR untuk Negara di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Pembatasan Selama Mudik Lebaran, Penumpang Bus Dikurangi Setengahnya

Pembatasan Selama Mudik Lebaran, Penumpang Bus Dikurangi Setengahnya

Nasional
Ekonomi Lesu Akibat Covid-19, Dompet Dhuafa Jatim Targetkan Berikan Sembako ke 1.000 Penerima

Ekonomi Lesu Akibat Covid-19, Dompet Dhuafa Jatim Targetkan Berikan Sembako ke 1.000 Penerima

Nasional
Periksa Seorang Jaksa Sebagai Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Seorang Jaksa Sebagai Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Menkominfo Pastikan Aplikasi Zoom untuk Rapat Kenegaraan Aman dari Kebocoran Data

Menkominfo Pastikan Aplikasi Zoom untuk Rapat Kenegaraan Aman dari Kebocoran Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X