Keberadaan Badan Legislasi Pemerintah Dinilai Bisa Akomodasi Suara Rakyat

Kompas.com - 08/12/2018, 14:45 WIB
Diskusi Perlukah Membentuk Badan Legislasi Pemerintah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/12/2018).Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Diskusi Perlukah Membentuk Badan Legislasi Pemerintah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mendukung wacana pembentukan badan legislasi (baleg) pemerintah.

Hal itu dirasa penting supaya publik bisa ikut memberikan apirasi dalam pembuatan rancangan undang-undang ( RUU).

Salang menilai, yang terjadi selama ini, RUU yang sudah masuk ke pembahasan DPR tidak cukup mengakomodir suara rakyat.

"Kalau pemerintah itu ada pusat legislasi (baleg), maka sebelum pemerintah mengajukan RUU, publik juga bisa masuk melalui pemerintah. Jadi aspirasi publik bisa masuk lewat pemerintah," kata Salang dalam diskusi berjudul "Perlukah Membentuk Badan Legislasi Pemerintah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/12/2018).

Baca juga: Kinerja DPR di Bidang Legislasi Dinilai Masih Lemah

Jika masukan dari publik sudah diakomodir pemerintah melalui baleg, maka ke depannya, pembahasan RUU di DPR bisa berjalan lebih mulus.

Sebastian Salang Formappiindra/kompas.com Sebastian Salang Formappi

Hal itu juga akan meminimalisir DPR menjadi sasaran tembak publik.

Salang mengatakan, DPR kerap kali menjadi pihak yang disalahkan masyarakat dan dianggap malas jika dalam bekerja hanya bisa menghasilkan sedikit undang-undang.

Baca juga: Menurut Formappi, Target Legislasi DPR Meleset karena Aturan yang Longgar

Padahal, dalam proses pembentukan undang-undang itu ada banyak pihak yang terlibat di luar DPR, seperti misalnya pemerintah.

Bisa saja, dalam proses pembentukan undang-undang itu DPR bersemangat, tetapi pemerintah justru tidak punya semangat yang sama.

"Di dalam DPR itu sendiri ada undang-undang yang dihasilkan atas inisiatif DPR, usulan pemerintah, dan DPD. Tapi dalam proses pembahasannya, nggak bisa DPR berjalan sendiri," ujar Salang.

Baca juga: Formappi: Tak Seharusnya Rakyat Diminta Maklumi Kegagalan DPR

Salang melanjutkan, pembentukan baleg pemerintah juga penting untuk menjembatani kesulitan yang mungkin timbul antara pemerintah dan DPR dalam proses perumusan undang-undang.

Diharapkan pula, orang-orang yang direkrut sebagai baleg berasal dari kalangan yang betul-betul efektif. Sehingga keberadaan badan ini menjadi efektif.

"Dengan adanya lembaga itu menjembatani kesulitan selama ini dalam proses relasi antara DPR dan pemerintah dalam proses penyusunan undang-undang," kata Salang.



Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X