Formappi: Tak Seharusnya Rakyat Diminta Maklumi Kegagalan DPR

Kompas.com - 04/12/2018, 18:33 WIB
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menganggap pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang meminta rakyat memaklumi penurunan kinerja DPR telah menghina rakyat sebagai pemilih.

Sebab dengan begitu para anggota legislatif meminta rakyat berkorban agar dapat berjuang demi kepentingan politik mereka di Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

"Meminta rakyat memaklumi kinerja jeblok DPR sama saja dengan mengejek dan menghina rakyat yang benar-benar menderita tetapi masih harus diminta DPR berkorban demi membiarkan anggota berjuang demi kepentingan memenuhi ambisi politik mereka di Pemilu 2019," ujar Lucius kepada Kompas.com, Selasa (4/12/2018).

"Ini saya kira letak kekonyolan dari permintaan agar rakyat memaklumi jebloknya kinerja DPR," ucapnya.

Lucius mengatakan, rakyat pemilih seharusnya tidak boleh memaklumi anggota DPR yang hanya peduli pada kepentingan diri sendiri dan partai.

Baca juga: Barisan Kursi Kosong Saat Rapat Paripurna DPR...

Idealnya, kata Lucius, anggota DPR mementingkan kerja-kerja yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekadar mementingkan tingkat keterpilihan. Sebab, DPR memegang kedaulatan dan mandat yang diberikan oleh masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Rakyat tak seharusnya diminta untuk memahami atau memberikan pengertian untuk suatu kegagalan yang diakui oleh DPR hanya demi meraih nafsu akan jabatan mereka," kata Lucius.

Dengan demikian, lanjut Lucius, ia meminta masyarakat tak memilih kembali anggota DPR periode 2014-2019 yang dianggap gagal.

Menurut Lucius, kegagalan seorang anggota DPR dalam bekerja semestinya tak boleh dipercaya lagi untuk meneruskan jabatannya sebagai wakil rakyat.

"Biarkan mandat itu dipercayakan pada wakil yang baru dan mereka yang gagal sudah selayaknya dihukum dengan tak dipercayakan lagi menjadi wakil rakyat," ujar Lucius.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
UPDATE 30 November: Tambah 294.225, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 54.454.474

UPDATE 30 November: Tambah 294.225, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 54.454.474

Nasional
UPDATE 30 November: Bertambah 324, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.409

UPDATE 30 November: Bertambah 324, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.409

Nasional
UPDATE 30 November: Ada 4.608  Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 30 November: Ada 4.608 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 30 November: Ada 7.922 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 30 November: Ada 7.922 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 30 November: Bertambah 11, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.830

UPDATE 30 November: Bertambah 11, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.830

Nasional
UPDATE: Bertambah 297, Kini Ada 4.256.409 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 297, Kini Ada 4.256.409 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
KPU Minta DPR Bahas Tahapan hingga Jadwal Pemilu 2024 Sebelum 7 Desember

KPU Minta DPR Bahas Tahapan hingga Jadwal Pemilu 2024 Sebelum 7 Desember

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.