Formappi: Tak Seharusnya Rakyat Diminta Maklumi Kegagalan DPR

Kompas.com - 04/12/2018, 18:33 WIB
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) Lucius Karus menganggap pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang meminta rakyat memaklumi penurunan kinerja DPR telah menghina rakyat sebagai pemilih.

Sebab dengan begitu para anggota legislatif meminta rakyat berkorban agar dapat berjuang demi kepentingan politik mereka di Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

"Meminta rakyat memaklumi kinerja jeblok DPR sama saja dengan mengejek dan menghina rakyat yang benar-benar menderita tetapi masih harus diminta DPR berkorban demi membiarkan anggota berjuang demi kepentingan memenuhi ambisi politik mereka di Pemilu 2019," ujar Lucius kepada Kompas.com, Selasa (4/12/2018).

"Ini saya kira letak kekonyolan dari permintaan agar rakyat memaklumi jebloknya kinerja DPR," ucapnya.

Lucius mengatakan, rakyat pemilih seharusnya tidak boleh memaklumi anggota DPR yang hanya peduli pada kepentingan diri sendiri dan partai.

Baca juga: Barisan Kursi Kosong Saat Rapat Paripurna DPR...

Idealnya, kata Lucius, anggota DPR mementingkan kerja-kerja yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekadar mementingkan tingkat keterpilihan. Sebab, DPR memegang kedaulatan dan mandat yang diberikan oleh masyarakat.

"Rakyat tak seharusnya diminta untuk memahami atau memberikan pengertian untuk suatu kegagalan yang diakui oleh DPR hanya demi meraih nafsu akan jabatan mereka," kata Lucius.

Dengan demikian, lanjut Lucius, ia meminta masyarakat tak memilih kembali anggota DPR periode 2014-2019 yang dianggap gagal.

Menurut Lucius, kegagalan seorang anggota DPR dalam bekerja semestinya tak boleh dipercaya lagi untuk meneruskan jabatannya sebagai wakil rakyat.

"Biarkan mandat itu dipercayakan pada wakil yang baru dan mereka yang gagal sudah selayaknya dihukum dengan tak dipercayakan lagi menjadi wakil rakyat," ujar Lucius.

Sebelumnya, Fadli mengatakan, penurunan kinerja anggota legislatif saat ini merupakan hal yang patut dimaklumi. Sebab, banyak anggota DPR yang kembali mencalonkan diri pada Pileg 2019.

Selain menjalankan tugasnya sebagai anggota legislatif, para anggota DPR juga disibukkan dengan kegiatan kampanye dan kunjungan ke daerah pemilihan (dapil).

Hal itu ia ungkapkan saat dimintai tanggapannya mengenai penilaian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) yang menyebut kinerja anggota DPR selama Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019 cenderung turun.

Halaman:


Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X