Kompas.com - 04/12/2018, 18:33 WIB
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menganggap pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang meminta rakyat memaklumi penurunan kinerja DPR telah menghina rakyat sebagai pemilih.

Sebab dengan begitu para anggota legislatif meminta rakyat berkorban agar dapat berjuang demi kepentingan politik mereka di Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

"Meminta rakyat memaklumi kinerja jeblok DPR sama saja dengan mengejek dan menghina rakyat yang benar-benar menderita tetapi masih harus diminta DPR berkorban demi membiarkan anggota berjuang demi kepentingan memenuhi ambisi politik mereka di Pemilu 2019," ujar Lucius kepada Kompas.com, Selasa (4/12/2018).

"Ini saya kira letak kekonyolan dari permintaan agar rakyat memaklumi jebloknya kinerja DPR," ucapnya.

Lucius mengatakan, rakyat pemilih seharusnya tidak boleh memaklumi anggota DPR yang hanya peduli pada kepentingan diri sendiri dan partai.

Baca juga: Barisan Kursi Kosong Saat Rapat Paripurna DPR...

Idealnya, kata Lucius, anggota DPR mementingkan kerja-kerja yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekadar mementingkan tingkat keterpilihan. Sebab, DPR memegang kedaulatan dan mandat yang diberikan oleh masyarakat.

"Rakyat tak seharusnya diminta untuk memahami atau memberikan pengertian untuk suatu kegagalan yang diakui oleh DPR hanya demi meraih nafsu akan jabatan mereka," kata Lucius.

Dengan demikian, lanjut Lucius, ia meminta masyarakat tak memilih kembali anggota DPR periode 2014-2019 yang dianggap gagal.

Menurut Lucius, kegagalan seorang anggota DPR dalam bekerja semestinya tak boleh dipercaya lagi untuk meneruskan jabatannya sebagai wakil rakyat.

"Biarkan mandat itu dipercayakan pada wakil yang baru dan mereka yang gagal sudah selayaknya dihukum dengan tak dipercayakan lagi menjadi wakil rakyat," ujar Lucius.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Nasional
KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Nasional
Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Nasional
Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Nasional
Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Nasional
Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Nasional
Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Nasional
Ngabalin Sebut 'Reshuffle' Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Ngabalin Sebut "Reshuffle" Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Nasional
Korlantas Polri Luncurkan Aplikasi SINAR, Perpanjang SIM Cukup Lewat Handphone

Korlantas Polri Luncurkan Aplikasi SINAR, Perpanjang SIM Cukup Lewat Handphone

Nasional
Wagub Sebut Tidak Ada Lagi Wilayah Terisolasi akibat Bencana NTT

Wagub Sebut Tidak Ada Lagi Wilayah Terisolasi akibat Bencana NTT

Nasional
UPDATE 13 April: Sebaran Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat dengan 1.456 Kasus

UPDATE 13 April: Sebaran Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat dengan 1.456 Kasus

Nasional
Soal SBY Daftarkan Merek Demokrat ke Kemenkumham, Begini Kata Partai

Soal SBY Daftarkan Merek Demokrat ke Kemenkumham, Begini Kata Partai

Nasional
Wagub NTT soal Pemulihan Listrik Pasca-Bencana: 70 Persen Sudah Menyala

Wagub NTT soal Pemulihan Listrik Pasca-Bencana: 70 Persen Sudah Menyala

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X