Menurut Formappi, Target Legislasi DPR Meleset karena Aturan yang Longgar

Kompas.com - 23/11/2018, 22:56 WIB
Peneliti Fungsi Pengawasan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) M. Djadijonosaat memaparkan evaluasi Kinerja DPR selama Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019 di Kantor Formappi, Jumat (23/11/2018). Reza JurnalistonPeneliti Fungsi Pengawasan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) M. Djadijonosaat memaparkan evaluasi Kinerja DPR selama Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019 di Kantor Formappi, Jumat (23/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Fungsi Legislasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menuturkan, rendahnya kinerja anggota DPR dalam fungsi legislasi lantaran longgarnya ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang.

Menurut Lucius, ada pasal/ayat “kalajengking” dalam penyelesaian pembahasan RUU menjadi Undang-Undang.

Lucius menuturkan, berdasar ketentuan Pasal 143 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR pembahasan RUU maksimal dilakukan 3 kali masa sidang.

Namun, dalam ayat itu juga mengatur perpanjangan waktu pembahasan suatu RUU didasarkan pertimbangan-pertimbangan dengan permintaan tertulis pimpinan, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus.

“Tidak bisa ada satu rencana pembahasan RUU yang tanpa batas waktu, mereka (DPR) memiliki program prioritas tahunan itu mestinya harus diwujudkan kalau itu RUU prioritas,” kata Lucius di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Jumat (23/11/2018).

Baca juga: Kinerja DPR Masa Sidang I 2018-2019 Diwarnai Rapat Tidak Kuorum hingga Kasus Korupsi

Lucius menuturkan, kelonggaran aturan itu dimanfaatkan DPR untuk “santai” melakukan pembahasan RUU lantaran tidak ada aturan ketat untuk menyelesaikan satu RUU.

“Pada Pasal 143 itu disebutkan masa waktu pembahasan untuk satu RUU dalam 3 masa sidang, tapi pada ayat yang sama juga dibukakan peluang bagi RUU yang tidak selesai dalam 3 masa sidang bisa diperpanjang itu yang tanpa target,” ujar Lucius.

“Kenapa kita bilang itu pasal Kalajengking karena akhirnya 3 kali masa sidang yang disebutkan durasi pembahasan satu RUU tidak ada maknanya sama sekali ketika kemudian DPR atas Pansus bisa meminta perpanjangan dan umumnya diterima,” sambung dia.

DPR, kata Lucius, seyogyanya memiliki tata kelola yang baik termasuk dalam menyusun RUU harus terukur.

Baca juga: Formappi: Kinerja DPR di Masa Sidang I Jeblok

“Jadi tidak bisa ada RUU tanpa batas waktu, mereka sendiri kemudian yang memiliki program prioritas itu mestinya bisa diwujudkan harus cepat proses pembahasannya,” tutur Lucius.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Nasional
Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Nasional
Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Rekening Efek dari Reksadana Senilai Rp 5,8 Triliun

Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Rekening Efek dari Reksadana Senilai Rp 5,8 Triliun

Nasional
Mensos Sebut Pemerintah Akan Beri Insentif agar Warga Tak Mudik dari DKI

Mensos Sebut Pemerintah Akan Beri Insentif agar Warga Tak Mudik dari DKI

Nasional
Dompet Dhuafa Bangun RS Lapangan untuk Pasien Suspect Covid-19

Dompet Dhuafa Bangun RS Lapangan untuk Pasien Suspect Covid-19

Nasional
Negara Disebut Tetap Wajib Penuhi Hak Pekerja Migran di Luar Negari meski di Masa Pandemi

Negara Disebut Tetap Wajib Penuhi Hak Pekerja Migran di Luar Negari meski di Masa Pandemi

Nasional
Mensos: Pemerintah Beri Stimulus Rp 405 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Mensos: Pemerintah Beri Stimulus Rp 405 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pemerintah Kaji Pembuatan Aplikasi Rapat Virtual Seperti Zoom

Pemerintah Kaji Pembuatan Aplikasi Rapat Virtual Seperti Zoom

Nasional
Korpri Ajak ASN Sumbangkan THR untuk Negara di Masa Pandemi Covid-19

Korpri Ajak ASN Sumbangkan THR untuk Negara di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Pembatasan Selama Mudik Lebaran, Penumpang Bus Dikurangi Setengahnya

Pembatasan Selama Mudik Lebaran, Penumpang Bus Dikurangi Setengahnya

Nasional
Ekonomi Lesu Akibat Covid-19, Dompet Dhuafa Jatim Targetkan Berikan Sembako ke 1.000 Penerima

Ekonomi Lesu Akibat Covid-19, Dompet Dhuafa Jatim Targetkan Berikan Sembako ke 1.000 Penerima

Nasional
Periksa Seorang Jaksa Sebagai Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Seorang Jaksa Sebagai Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Menkominfo Pastikan Aplikasi Zoom untuk Rapat Kenegaraan Aman dari Kebocoran Data

Menkominfo Pastikan Aplikasi Zoom untuk Rapat Kenegaraan Aman dari Kebocoran Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X