Jokowi Minta "Start-up" Ikuti Langkah Go-Jek yang Ekspansi ke Luar Negeri

Kompas.com - 07/12/2018, 15:09 WIB
Presiden Joko Widodo menghadiri peresmian pembukaan BTN Digital Startup 2018 di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (7/12/2018) pagi.KOMPAS.com/Ihsanuddin Presiden Joko Widodo menghadiri peresmian pembukaan BTN Digital Startup 2018 di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (7/12/2018) pagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menilai pertumbuhan perusahaan rintisan ( start-up) di Indonesia kini tak bisa dipandang sebelah mata.

Ia mencontohkan start-up di sektor transportasi, yakni Go-Jek, yang kini telah mendunia.

Ia berharap perusahaan start-up lain juga bisa mengikuti jejak Go-Jek yang melakukan ekspansi ke luar negeri.

"Saya ingin lebih banyak unicorn kita yang lahir di Indonesia yaitu mengekspor teknologinya ke negara-negara lain, intervensi ke negara-negara lain," kata Jokowi dalam acara BTN Digital Startup Connect 2018 di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (7/12/2018).

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Start-up Bantu Pengusaha Kecil

Jokowi mengaku gembira saat Go-jek berekspansi ke Vietnam dengan nama Go-Viet. Namun, ia lebih senang lagi saat perusahan yang didirikan oleh Nadiem Makarim itu juga berniat untuk masuk ke Singapura dan Filipina.

"Saya dengar (Go-Jek) lagi mau buka Go-Sing di Singapura, mungkin namanya, mungkin, saya menebak-nebak saja. Sudah ngomong ke saya, nanti Nadiem mau juga buka di Filipina, Go-Fil," kata Jokowi.

Baca juga: Tahun Ini, Bekraf Anggarkan Rp 6 Miliar untuk Modali Start-up

Jokowi mengungkapkan, saat ini pertumbuhan ekonomi digital di dalam negeri juga telah dirasakan.

Bahkan, ekonomi digital pada tahun 2017 telah menyumbang 7,3 persen produk domestik bruto (PDB). Padahal, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sekitar 5,1 persen.

"Dan di tahun ini 2018, diproyeksikan akan berkontribusi 8,5 persen terhadap PDB. Ini juga gede dan merupakan lompatan kemajuan-kemajuan," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.



Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X