Politisi Koruptor, Antara Sistem Pemilu dan Integritas Elite

Oleh karena itu, ketika terjadi korupsi, parpol bisa melakukan tindakan tegas dan keras.

Sementara itu di Eropa, partai politik tidak dibiayai negara. Anggota parlemen di sana juga tidak menerima gaji.

Namun, mereka diperbolehkan melakukan pekerjaan lain untuk mendapatkan sumber pendapatan, misalnya dengan menjadi pengusaha.

Zulkifli mengatakan, seharusnya sistem partai politik di Indonesia bisa mengambil salah satu antara itu.

"Kita mau pilih yang mana? Apa dibebaskan parpol boleh berbisnis? Atau biaya ditanggung negara. Ini baru jelas. Kalau sekarang semua tidak boleh tapi biaya perlu dan mahal," kata dia.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar berpendapat, sistem pemilihan langsung juga memiliki andil dalam praktik politik uang di dalam partai politik.

"Pilkada langsung ini awal muasal politik uang yang paling dominan. Didikan tentang politik uang yang paling nyata adalah sejak dilaksanakannya pilkada langsung," ujar politisi yang akrab disapa Cak Imin itu.

Baca juga: Menurut Ketua KPK, Kepala Daerah Mustahil Balik Modal Tanpa Korupsi

Menurut dia, pemilu langsung membuka celah untuk transaksi politik yang tidak semestinya. Kader terbaik yang telah disiapkan oleh partai bisa kalah saing ketika berhadapan dengan sistem pemilihan langsung.

Dia berpendapat, konsolidasi demokrasi harus diubah dalam sistem "permusyawaratan perwakilan". Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung mesti dibatasi hanya tingkat tertentu saja.

Masalah integritas

Peneliti Indonesia Corruption Watch Divisi Korupsi Politik Almas Syafrina berpendapat, sebenarnya biaya politik yang mahal bukan karena sistem pemilihan langsung.

Menurut dia, biaya politik yang mahal karena cara politisi mengikuti proses pemilunya.

"Yang membuat mahal adalah kegiatan-kegiatan yang sebenarnya dilarang oleh UU dan kegiatan yang menurut kami tidak perlu. Misalnya, yang ilegal, ya mahar politik, politik uang, itu yang membuat mahal," kata Almas ketika dihubungi, Rabu (5/12/2018).

Contohnya, ketika calon kepala daerah dimintai uang untuk mendapatkan rekomendasi dari partai. Almas mengatakan, itu saja sudah termasuk praktik politik uang.

Jika elite partai mengikuti semua tahapan secara lurus, sesungguhnya biaya politik tidak mahal.