Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Koruptor, Antara Sistem Pemilu dan Integritas Elite

Kompas.com - 05/12/2018, 10:14 WIB
Jessi Carina,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, sebanyak 69 persen orang yang ditangkap atas kasus korupsi memiliki latar belakang partai politik.

Dari mulai kepala daerah, anggota DPR, sampai menteri yang menjadi anggota partai tertentu.

Terkait fakta tersebut, para politisi berdalih, salah satu penyebab maraknya korupsi oleh oknum partai adalah karena sistem yang tak sempurna.

Hal itu terungkap dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) yang digelar di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (4/12/2018) kemarin.

Baca juga: KPK: 69 Persen Orang yang Ditangkap KPK Berlatar Belakang Parpol

Saat itu, KPK mengundang partai politik peserta pemilu untuk membahas masalah korupsi dan meminta komitmen untuk pencegahan korupsi.

Sistem dinilai tak sempurna

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengatakan, penting bagi negara untuk membiayai parpol.

Bambang kemudian menceritakan praktik transaksional yang bisa terjadi dalam pemilihan kepala daerah. Bakal calon kepala daerah membutuhkan rekomendasi partai agar bisa maju Pilkada.

Dalam beberapa kasus, surat rekomendasi ini ada harganya.

Baca juga: Kepala Bappenas: 80 Persen Kasus Korupsi Libatkan Swasta

"Bupati, wali kota paling murah Rp 5 miliar. Gubernur bisa ratusan miliar (rupiah)," kata politisi Golkar itu.

Setelah menang, kepala daerah jadi terlilit utang. Korupsi menjadi jalan pintas bagi mereka untuk lepas dari utang itu.

"Kita harap parpol jangan jadi ladang bisnis baru dan ketua partai tidak dikuasai pemilik modal. Harus kita hentikan kalau tidak negara kita arahnya berubah," kata dia.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Ia mengatakan, sistem parpol harus disempurnakan.

"Kalau KPK mau agak ringan kerjaannya, tugasnya, memang sistem partai politik kita harus diubah," ujar Zulkifli.

Baca juga: Bantah Prabowo, Jokowi Tolak Anggapan Korupsi Indonesia seperti Kanker Stadium 4

Sistem parpol yang dia maksud lagi-lagi soal pembiayaan partai. Dia memberi contoh, di Amerika sebagian besar biaya parpol ditanggung oleh negara.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com