Minta Maaf kepada Direksi PLN, Kotjo Berharap PLTU Riau-1 Tetap Dilanjutkan

Kompas.com - 03/12/2018, 14:20 WIB
Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/11/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINJohannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd meminta maaf kepada seluruh direksi dan jajaran PT PLN Persero.

Permintaan maaf itu terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Hal itu dikatakan Kotjo saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi pribadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (3/12/2018).

"Saya memohon maaf pada keluarga besar PLN karena terhambatnya PLTU Riau-1. Minta maaf kepada direksi PLN beserta jajaran anak usaha karena harus menghadiri pemeriksaan untuk berikan keterangan," ujar Kotjo saat membaca pleidoi.

Baca juga: KPK Tolak Permohonan Justice Collaborator Johannes Kotjo

Dalam pembelaan, Kotjo mengakui bahwa usahanya dalam proyek PLTU Riau-1 demi mendapat keuntungan secara finansial. Lebih dari itu, menurut Kotjo, proyek tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi dirinya.

Menurut Kotjo, PLTU batubara adalah hal baru di Indonesia. Selain itu, dalam proyek ini, ada investor yang berani memberikan modal dalam jumlah besar. Akan tetapi, bersedia mengalah dengan perusahaan BUMN dan menjadi pemilik saham minoritas.

Selain itu, menurut Kotjo, dia menyadari bahwa masyarakat Riau dan Sumatera Selatan membutuhkan lebih banyak pasokan listrik dengan biaya yang murah.

Selama ini, masyarakat kekurangan pasokan listrik, padahal daerah tersebut memiliki banyak cadangan batubara.

"Saya berharap PLN terus melanjutkan PLTU Riau-1, tanpa ataupun dengan invenstor yang saya bawa. Harapannya masyarakat tidak perlu bayar begitu mahal," kata Kotjo.

Baca juga: Johannes Kotjo Mengaku Awalnya Tak Tahu Pemberian kepada Eni Melanggar Hukum

Kotjo dinilai terbukti menyuap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham sebesar Rp 4,7 miliar.

Menurut jaksa, uang tersebut diduga diberikan dengan maksud agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau-1.

Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo.

Dalam sidang pembacaan surat tuntutan, Kotjo dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X