Kompas.com - 03/12/2018, 14:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd mengaku awalnya tidak tahu bahwa pemberian uang kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih adalah perbuatan melanggar hukum.

Kotjo awalnya merasa bahwa pemberian uang tersebut adalah sesuatu yang lumrah dilakukan. Hal itu dikatakan Kotjo saat membacakan nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (3/12/2018).

"Bantuan saya kepada Eni mungkin naif untuk beberapa orang, tapi tidak bagi saya. Saya tidak tahu kalau beri bantuan ke orang akan berpotensi bermasalah secara hukum atau disebut korupsi," ujar Kotjo saat membaca pleidoi di hadapan majelis hakim.

Baca juga: KPK Tolak Permohonan Justice Collaborator Johannes Kotjo

Menurut Kotjo, Eni meminta bantuan untuk membiayai kegiatan partainya. Selain itu, Eni juga meminta dia memberikan bantuan dana bagi suami Eni yang mengikuti pemilihan kepala daerah di Temanggung.

Kotjo mengatakan, semua pemberian uang kepada Eni dicatat oleh sekretaris pribadinya. Menurut Kotjo, jika sejak awal ia merencanakan pemberian itu terkait tujuan tertentu yang melanggar hukum, maka setiap pemberian uang tidak akan dicatat dengan resmi.

Baca juga: Diduga Menyuap Eni dan Idrus Marham, Kotjo Dituntut 4 Tahun Penjara

Menurut Kotjo, sebagai seorang pengusaha dia sudah biasa untuk saling membantu dengan teman. Dalam dunia bisnis, menurut Kotjo, memberikan bantuan kepada teman adalah sesuatu yang wajar.

"Kalau saya tahu dari awal bantuan itu akan berpotensi bermasalah hukum seperti ini, mungkin saya akan berpikir ulang sebelum membantu," kata Kotjo.

Kotjo dinilai terbukti menyuap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham sebesar Rp 4,7 miliar.

Baca juga: Menurut Idrus, Keterangan Kotjo Buktikan Dirinya Tak Terlibat Kasus Suap

Menurut jaksa, uang tersebut diduga diberikan dengan maksud agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo.

Dalam sidang pembacaan surat tuntutan, Kotjo dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Kompas TV Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih Kamisini (29/11) menjalani sidang dakwaan kasus suap proyek PLTU Riau 1. Eni Maulani Saragih didakwa menerima suap Rp 4,7 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Resources, Johannes Budisutrisno Kotjo.<br /> <br /> Uang suap dari Johannes Kotjo ini disebut jaksa agar Eni membantu mendapatkan proyek pembangkit Riau 1.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Pramuka, Ketua Kwarnas Tekankan soal Keceriaan dan Dedikasi

Hari Pramuka, Ketua Kwarnas Tekankan soal Keceriaan dan Dedikasi

Nasional
Koalisi Sipil Harap TNI Fokus untuk Profesional dan Tak Tergoda Wacana Masuk Pemerintahan

Koalisi Sipil Harap TNI Fokus untuk Profesional dan Tak Tergoda Wacana Masuk Pemerintahan

Nasional
Daftar ke KPU, Partai Pandu Bangsa Targetkan Lolos Verifikasi Pemilu 2024

Daftar ke KPU, Partai Pandu Bangsa Targetkan Lolos Verifikasi Pemilu 2024

Nasional
Prabowo Kembali Maju Jadi Capres, Golkar: KIB Siap Berkontestasi

Prabowo Kembali Maju Jadi Capres, Golkar: KIB Siap Berkontestasi

Nasional
Airlangga Sebut KIB Ingin Wujudkan Indonesia Sehat Manusia, Ekonomi, dan Buminya

Airlangga Sebut KIB Ingin Wujudkan Indonesia Sehat Manusia, Ekonomi, dan Buminya

Nasional
UPDATE 14 Agustus: Tambah 4.442 Kasus Covid-19 di Indonesia, 18 Pasien Meninggal

UPDATE 14 Agustus: Tambah 4.442 Kasus Covid-19 di Indonesia, 18 Pasien Meninggal

Nasional
Merasa Tertekan, Bharada E Kini Didampingi Psikolog dan Rohaniwan

Merasa Tertekan, Bharada E Kini Didampingi Psikolog dan Rohaniwan

Nasional
Partai Karya Republik Besutan Cucu Soeharto Targetkan Ikut Pemilu 2024 dan Lolos Parlemen

Partai Karya Republik Besutan Cucu Soeharto Targetkan Ikut Pemilu 2024 dan Lolos Parlemen

Nasional
Kali Kedua Ikut Pemilihan Umum, Partai Bhinneka Indonesia Daftar Pemilu 2024 ke KPU

Kali Kedua Ikut Pemilihan Umum, Partai Bhinneka Indonesia Daftar Pemilu 2024 ke KPU

Nasional
Sampaikan Visi Misi, Koalisi Indonesia Bersatu Tawarkan Program PATEN

Sampaikan Visi Misi, Koalisi Indonesia Bersatu Tawarkan Program PATEN

Nasional
Jokowi Sebut Belum Mendesak, Koalisi Sipil Desak Agenda Revisi UU TNI Disetop

Jokowi Sebut Belum Mendesak, Koalisi Sipil Desak Agenda Revisi UU TNI Disetop

Nasional
Jokowi Harap RI Tak Bergantung pada Beras, Sedang Tingkatkan Produksi Jagung dan Sorgum

Jokowi Harap RI Tak Bergantung pada Beras, Sedang Tingkatkan Produksi Jagung dan Sorgum

Nasional
Cucu Soeharto Daftarkan Pakar Jadi Calon Peserta Pemilu 2024

Cucu Soeharto Daftarkan Pakar Jadi Calon Peserta Pemilu 2024

Nasional
Polri Telusuri Tindakan Brigadir J di Magelang Pemicu Sambo Rencanakan Pembunuhan

Polri Telusuri Tindakan Brigadir J di Magelang Pemicu Sambo Rencanakan Pembunuhan

Nasional
Muhaimin Minta Relawan Rapatkan Barisan Setelah PKB-Gerindra Berkoalisi

Muhaimin Minta Relawan Rapatkan Barisan Setelah PKB-Gerindra Berkoalisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.