Timses Jokowi Sebut Program Pendidikan Kubu Prabowo Tak Jelas

Kompas.com - 22/11/2018, 11:58 WIB
Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimKetua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menilai pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak memiliki program yang jelas di bidang pendidikan.

Hal itu, menurut Ace, terlihat dari perbedaan pemikiran antara Prabowo dan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera soal gaji guru. 

"Pernyataan Mardani Ali Sera, Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, tentang program kenaikan gaji guru menjadi Rp 20 juta diklarifikasi sendiri oleh Prabowo Subianto, Capres yang didukungnya," kata Ace melalui pesan singkat, Kamis (22/11/2018).

Baca juga: Soal Gaji Guru Rp 20 Juta, Sri Mulyani Minta Pengusul Menghitung Dulu

"Pernyataan Mardani ini mengisyaratkan ketidakjelasan program peningkatan kualitas pendidikan yang dimiliki pasangan Prabowo-Sandi," lanjut dia.

Ia menambahkan jika kubu Prabowo-Sandiaga memiliki program yang jelas di sektor pendidikan, semestinya tak ada perbedaan pendapat antara Prabowo dan Mardani.

Ace menambahkan usulan kenaikan gaji guru yang disampaikan Mardani merupakan kebijakan yang tidak realistis.

Ia mengatakan, Mardani seharusnya mengetahui bahwa anggaran pendidikan telah ditentukan dalam konstitusi sebesar 20 persen.

Ace menyatakan, guru merupakan jabatan fungsional yang memiliki tingkatan golongan pangkat. Dengan demikian setiap guru akan diberikan insentif sesuai dengan lama waktu bekerja dan golongan kepangkatannya.

Ace pun mengatakan setiap profesi memiliki standar dalam sistem penggajian. Karena itu, ia mengatakan tingginya gaji guru juga tidak boleh mendorong kecemburuan profesi mulia lainnya yang juga ingin memajukan bangsa.

Baca juga: Sandiaga: Kalau Dipukul Rata Gaji Guru Rp 20 Juta, Enggak Akan Sanggup

Politisi Golkar itu juga mengatakan Presiden Joko Widodo telah meningkatan tunjangan dan menyertifikasi guru sesuai dengan golongan masing-masing.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X