Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Enggan Janji soal Kenaikan Gaji Guru

Kompas.com - 21/11/2018, 18:34 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tak mau mengumbar janji soal gaji guru.

Sebelumnya, salah seorang Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mardani Ali Sara mengusulkan gaji guru naik hingga Rp 20 juta. 

Prabowo mempertanyakan sumber uang jika kenaikan gaji tersebut benar-benar terlaksana. Padahal, ia menuturkan, Indonesia masih berutang sebesar Rp 1 triliun per hari.

"Kenaikan ini, kenaikan itu, uangnya dari mana? Kita utang terus, tiap hari utang kita Rp 1 triliun," ujarnya saat ditemui di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).

Baca juga: Kata Timses soal Kebijakan Prabowo Terkait China jika Terpilih sebagai Presiden

Maka dari itu, ia tidak mau mengumbar janji saat kampanye. Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak ingin berbohong kepada rakyat.

"Jadi kalau saya omong janji ini, janji itu, kan saya bohong kepada rakyat," terangnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa gaji guru menjadi salah satu yang jadi perhatian tim Prabowo-Sandi.

Ia menjelaskan bahwa gaji guru di Indonesia sangat rendah.

"Saya menemukan guru bergaji satu bulan Rp 200 ribu, guru honorer di daerah pun tidak tiap bulan dibayar. Kadang dua bulan sekali dan tiga bulan sekali," terang dia.

Baca juga: Menteri Basuki Setuju dengan Prabowo soal Banjir Jakarta

Padahal, kualitas pendidikan anak muda Indonesia bergantung pada guru-guru tersebut. Oleh sebab itu, memastikan kesejahteraan para guru menjadi salah satu fokus bagi tim Prabowo-Sandi.

"Saya kira prinsip bahwa profesi guru harus mendapatkan tingkat kesejahteraan bagus, itu jadi konsentrasi kita, karena guru penentu masa depan bangsa. Kualitas pendidikan kita ditentukan guru," ungkapnya.

Kompas TV Sampai kapan kampanye Pilpres diisi oleh baku sindir tak bermutu? dan kapan publik akan mendengar visi dan misi bermutu sehingga mereka bisa dengan mantap menentukan pilihanya di Pilpres 2019? Untuk membahasnya sudah hadir di studio KompasTV juru bicara badan pemenangan nasional Prabowo-Sandiaga Andre Rosiade kemudian ada direktur hukum dan advokasi Jokowi-Maruf Amin Irfan Pulungan dan peneliti Perludem Fadil Ramadhanil.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com