Formappi: Tampak Lucu dan Aneh Ketika Seorang Pengurus Parpol Jadi Caleg DPD

Kompas.com - 15/11/2018, 18:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan uji materi PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota DPD.

Kemudian, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)  setali tiga uang meneguhkan keputusan MA tersebut.

Keputusan tersebut berarti Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menuturkan, bila melihat sejarah pembentukan DPD memang dipisahkan dari keterwakilan politik sebagaimana DPR.

Baca juga: Soal Pencalonan Anggota DPD, KPU Diminta Acu Putusan MK

DPD sebagai perwakilan daerah dan DPR sebagai perwakilan politik.

“Kalau menjadi representasi dari obyek yang sama, buat apa DPD repot-repot dibentuk? Karena itu, mau keputusan hukumnya seperti apa, tetap akal sehat kita akan nampak lucu dan aneh ketika seorang pengurus partai menjadi caleg DPD,” tutur Lucius saat dihubungi Kompas.com, Kamis (15/11/2018).

“Bagaimana bisa sudah jadi elit parpol, kok masih enggak pede (percaya diri) untuk maju menjadi caleg DPR? Ini kan dagelan yang enggak lucu, pengurus partai malah nyaleg DPD,” sambung Lucius.

Meski demikian, Lucius enggan untuk menghadapkan keputusan MK “versus” MA atau PTUN. Menurut ia, level keputusan terkait uji materi soal larangan pengurus parpol menjadi DPD berbeda.

Baca juga: Yusril Minta KPU Masukkan OSO dalam DCT DPD karena Gugatannya Dikabulkan PTUN

Namun, menurut Lucius, keputusan MK memiliki level yang sejajar dengan Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dimaksud adalah putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Senin, (23/7/2018). Putusan itu menyatakan, anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik.

Dengan demikian, tutur Lucius, ketika ada putusan yang saling bertentangan antara lembaga hukum, maka mestinya yang dilakukan adalah kembali ke aturan paling tinggi.

“Dalam hal ini adalah UU dan karena MK itu memutuskan norma terkait UU, maka keputusan MK adalah norma yang harus diikuti,” kata Lucius.

Baca juga: Solusi Atasi Polemik Syarat Pencalonan Anggota DPD Versi Perludem

Lucius berpendapat, apa yang dilakukan oleh lembaga hukum terkait keputusan yang membingungkan hanya akan menggerus wibawa lembaga mereka sendiri.

“Biarkan perbedaan keputusan menjadi bahan refleksi penegak hukum,” tutur Lucius.

Sebelumnya, KPU mencoret OSO sebagai calon anggota DPD lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik. OSO dianggap masih tercatat sebagai anggota partai politik.

Atas putusan KPU itu, OSO juga melayangkan gugatan ke PTUN. Dalam putusannya, Majelis Hakim membatalkan surat keputusan (SK) KPU yang menyatakan OSO tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon anggota DPD. Hakim juga memerintahkan KPU untuk mencabut SK tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rute Transjakarta 1F Stasiun Palmerah-Bundaran Senayan

Rute Transjakarta 1F Stasiun Palmerah-Bundaran Senayan

Nasional
UPDATE 27 November: Positif Covid-19 Bertambah 4.151 Kasus, 35 Orang Meninggal

UPDATE 27 November: Positif Covid-19 Bertambah 4.151 Kasus, 35 Orang Meninggal

Nasional
Helikopter Polri Hilang di Perairan Babel, Ada 4 Awak di Dalamnya

Helikopter Polri Hilang di Perairan Babel, Ada 4 Awak di Dalamnya

Nasional
Kronologi Helikopter Polri Hilang di Perairan Babel: Cuaca Buruk Hingga Gagal Naikkan Ketinggian

Kronologi Helikopter Polri Hilang di Perairan Babel: Cuaca Buruk Hingga Gagal Naikkan Ketinggian

Nasional
ICW: Pembayaran Terlambat, Subkontraktor Segel Tower BTS di Natuna dan Sumbawa

ICW: Pembayaran Terlambat, Subkontraktor Segel Tower BTS di Natuna dan Sumbawa

Nasional
ICW Dorong Kejagung Periksa Menkominfo Soal Dugaan Korupsi Proyek BTS 4G

ICW Dorong Kejagung Periksa Menkominfo Soal Dugaan Korupsi Proyek BTS 4G

Nasional
BNPB: Jumlah Pengungsi Gempa Cianjur 73.874, Sebanyak 1.207 Ibu Hamil

BNPB: Jumlah Pengungsi Gempa Cianjur 73.874, Sebanyak 1.207 Ibu Hamil

Nasional
BNPB: Total Ada 325 Titik Pengungsian Gempa Cianjur

BNPB: Total Ada 325 Titik Pengungsian Gempa Cianjur

Nasional
Cuaca Tak Mendukung, Polri Lanjutkan Pencarian Helikopter yang Jatuh di Belitung Timur Besok

Cuaca Tak Mendukung, Polri Lanjutkan Pencarian Helikopter yang Jatuh di Belitung Timur Besok

Nasional
Helikopter Milik Polri Jatuh di Laut Belitung Timur, Polri: Betul, 'Lost Contact'

Helikopter Milik Polri Jatuh di Laut Belitung Timur, Polri: Betul, "Lost Contact"

Nasional
UPDATE Gempa Cianjur 27 November: Total Korban Meninggal 321 Orang, 11 Hilang

UPDATE Gempa Cianjur 27 November: Total Korban Meninggal 321 Orang, 11 Hilang

Nasional
Pengamat Sebut Jokowi Ingin 'Happy Ending', yang Diusung Capres 2024 'All Jokowi's Man'

Pengamat Sebut Jokowi Ingin "Happy Ending", yang Diusung Capres 2024 "All Jokowi's Man"

Nasional
Pengamat Sebut Pernyataan Jokowi Pemimpin 'Berambut Putih' Dukungan ke Ganjar, Etis atau Tidak?

Pengamat Sebut Pernyataan Jokowi Pemimpin 'Berambut Putih' Dukungan ke Ganjar, Etis atau Tidak?

Nasional
'Fit And Proper Test' Calon Panglima TNI di DPR Diharapkan Obyektif

"Fit And Proper Test" Calon Panglima TNI di DPR Diharapkan Obyektif

Nasional
Temui Korban Gempa Cianjur, Mendag Zulhas Salurkan Bantuan Uang Tunai Rp 500.000 per KK

Temui Korban Gempa Cianjur, Mendag Zulhas Salurkan Bantuan Uang Tunai Rp 500.000 per KK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.