Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga: Pak Prabowo dan Saya Prihatin, Seharusnya Pemerintah Lindungi TKI

Kompas.com - 31/10/2018, 19:58 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengungkapkan keprihatinannya atas eksekusi mati yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi terhadap pekerja migran asal Majalengka, Tuti Tursilawati.

Tuti dieksekusi mati pada Senin (29/10/2018), di Kota Ta'if, Arab Saudi.

Sandiaga menilai, pemerintah seharusnya memberikan perlindungan terhadap para tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Alasannya, sektor pengiriman TKI telah memberikan devisa yang besar bagi negara.

Baca juga: Pemerintah Harus Ungkap Alasan Arab Saudi Tak Beri Notifikasi Eksekusi Tuti

"Pak Prabowo dan saya tentunya sangat prihatin. Mereka ini pahlawan devisa, sudah sepantasnya pemerintah dan kepemimpinan kita melindungi para TKI kita," ujar Sandiaga, saat ditemui di Media Center Prabowo Subianto-Sandiaga Uno,di Jakarta Selatan, Rabu (31/10/2018).

Sandiaga berharap pemerintah dapat bergerak cepat dan memastikan perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia di luar negeri.

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, ada 13 warga negara Indonesia (WNI) terancam hukuman mati di Arab Saudi.

Dari jumlah itu, seorang di antaranya sudah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Baca juga: DPR Dukung Protes Pemerintah ke Arab Saudi Terkait Eksekusi Mati Tuti Tursilawati

Dalam rentang 2011-2018, tercatat 103 WNI dijatuhi hukuman mati di Arab Saudi.

Dari jumlah itu, 85 orang dibebaskan dari ancaman hukuman mati, sementara lima orang lainnya telah dieksekusi. Masih ada 13 WNI yang tengah diupayakan pembelaan hukumnya.

"Jadi kami berharap tentunya kita bergerak cepat dan memastikan seluruh warga negara kita lindungi," kata Sandiaga.

Ia juga sempat menyinggung upaya Prabowo Subianto untuk membebaskan seorang TKI bernama Wilfrida dari hukuman mati.

Wilfrida merupakan TKI asal Belu, Nusa Tenggara Timur yang sempat dijatuhi vonis hukuman mati pada 2013 di Malaysia.

Baca juga: Presiden Jokowi Sesalkan Eksekusi Mati Tuti Tanpa Notifikasi dari Arab Saudi

Saat itu, Prabowo terbang langsung ke Malaysia dan mengerahkan pengacara terbaik sehingga bisa menyelamatkan Wilfrida.

"Pak Prabowo secara personal membawa lawyer-nya sediri untuk membela Wilfrida. Pak Prabowo bergerak cepat membawa lawyer sendiri, salah satu lawyer terbaik di Asia. Singkat cerita Wilfrida bisa dibebaskan dari hukuman mati," ujar Sandiaga.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Arab Saudi mengeksekusi mati pekerja migran asal Majalengka, Tuti Tursilawati, pada 29 Oktober lalu di kota Ta'if tanpa notifikasi atau pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia.

Tuti merupakan terpidana kasus pembunuhan berencana tehadap majikannya yang terjadi pada 2010.

Baca juga: Mereka yang Membela Diri Justru Berujung Eksekusi Mati...

Ia divonis mati oleh pengadilan di Arab Saudi pada Juni 2011 dengan tuduhan membunuh majikannya.

Tuti Tursilawati merupakan tenaga kerja Indonesia asal Desa Cikeusik, Majalengka, Jawa Barat.

Bobi Anwar Ma’arif dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menilai pembunuhan itu tak disengaja lantaran Tuti membela diri dari upaya pemerkosaan majikannya.

Menurut Bobi, saat bertemu dengan ibunya, Tuti mengaku sering mengalami pelecehan seksual dari sang majikan.

"Peristiwa-peristiwa itu yang kemudian membuat dia merasa tidak terhormat dan membuat dia melakukan aksi yang di luar dugaannya. Saya yakin tuti tidak ada niat untuk melakukan perbuatan itu," kata Bobi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

Nasional
Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Nasional
Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Nasional
Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com