Konflik Agraria Masih Jadi Persoalan di 4 Tahun Pemerintahan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik agraria masih menjadi persoalan selama empat tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo kendati saat ini pemerintah memberikan perhatian pada program reforma agraria.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Mohammad Choirul Anam mengungkapkan bahwa konflik agraria masih menjadi kerap diadukan masyarakat.

"Salah satu pengaduan yang paling banyak itu konflik agraria, di dalamnya ada soal sumber daya alam," ujar Anam saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (19/10/2018).

Baca juga: Pemerintah Jokowi-JK Dinilai Belum Memenuhi 8 Rekomendasi HAM PBB

Seiring dengan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah, pengaduan masyarakat tak lagi terbatas pada isu perkebunan, pertambangan, dan kehutanan.

Melainkan juga terkait pembangunan jalan tol, revitalisasi jalur kereta api, pembangunan bandara dan lain sebagainya.

Di sisi lain, tindakan kriminalisasi terhadap warga yang melakukan upaya untuk memperoleh hak atas tanah, termasuk anggota masyarakat hukum adat.

"Setiap tahun memang banyak, tidak hanya di setiap pemerintahan Jokowi, hanya saja saat pemerintahan Jokowi juga besar," kata Anam.

Sementara itu, berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria ( KPA), terjadi 659 konflik agraria sepanjang 2017, dengan luasan mencapai 520.491,87 hektar (ha).

Baca juga: Program Sertifikat Tanah Dinilai Dapat Menghindari Konflik Agraria

Jumlah konflik agraria meningkat 50 persen dibandingkan 2016. Jika dirata-rata hampir dua konflik agraria terjadi dalam satu hari.

Dari seluruh sektor yang dimonitor, perkebunan masih menempati posisi pertama, sebanyak 208 konflik, atau 32 persen dari seluruh jumlah konflik.

Berturut-turut setelahnya yaitu properti 199 konflik (30 persen), infrastruktur 94 konflik (14 persen), pertanian 78 konflik (12 persen), kehutanan 30 konflik (5 persen), pesisir/kelautan 28 konflik (4 persen), serta pertambangan 22 konflik (3 persen).