Pemerintah Jokowi-JK Dinilai Belum Memenuhi 8 Rekomendasi HAM PBB

Kompas.com - 19/10/2018, 17:13 WIB
Koordinator Kontras Yati Andriani di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Jumat (19/10/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKoordinator Kontras Yati Andriani di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Jumat (19/10/2018).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Evaluasi yang dilakukan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( Kontras) menemukan ada 8 rekomendasi Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang belum dipenuhi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam 4 tahun terakhir.

"Pemerintah gagal menjalankan 8 isu rekomendasi Universal Periodic Review (UPR). Dari mulai agenda penghapusan impunitas, penghapusan hukuman mati, hingga HAM di Papua," ujar Koordinator Kontras Yati Andriyani dalam konferensi pers di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Pertama, pemerintahan Jokowi-JK gagal menghapus hukuman mati. Selama 4 tahun terakhir, terjadi tiga gelombang pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap bandar narkotika.

Baca juga: 4 Tahun Jokowi Memimpin, Penegakan HAM Alami Kemunduran

Kedua, pemerintah tidak memenuhi perlindungan terhadap pembela HAM dan jurnalis. Banyak pembela HAM justru menjadi korban kekerasan, baik secara psikis maupun fisik.

Ketiga, pemerintah gagal memberikan perlindungan HAM di Papua. Terjadi kasus pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh penegak hukum.

Keempat, pemerintah dinilai gagal melakukan penghapusan segala bentuk praktik penyiksaan dan ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan.

Kelima, pemerintah dinilai gagal menghapus impunitas dan menyelesaikan kasus HAM masa lalu. Ada 11 kasus pelanggaran HAM yang sudah diinvestigasi oleh Komnas HAM, tetapi belum ada satupun yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung.

Baca juga: Kontras: 6 Rencana Aksi HAM Gagal Dijalankan Pemerintahan Jokowi-JK

Keenam, pemerintah belum juga meratifikasi konvensi penghilangan paksa. Ketujuh, pemerintah belum memberikan jaminan HAM dalam perang melawan terorisme.

Terakhir, pemerintah dinilai belum memenuhi hak kebebasan berekspresi, berkumpul dan kebebasan beragama.

Laporan ini dibuat dengan analisis ketimpangan antara janji Jokowi-JK dengan realisasi pada pemerintahan di akhir tahun keempat.

Kontras menggunakan indikator dan alat ukur komitmen HAM yang tercantum dalam visi dan misi presiden dan wakil presiden, rencana aksi HAM, hingga komitmen terbuka yang disampaikan kepala pemerintahan.

Kontras melakukan komparasi dan verifikasi dengan kondisi empiris melalui catatan media massa, dan berdasarkan kasus yang dipantau dan didampingi oleh Kontras. Selain itu, Kontras juga menggunakan dokumen yang disusun lembaga lain.

Kontras menjamin laporan evaluasi ini dibuat secara objektif, tanpa ada keberpihakan secara politik. Tujuan laporan ini untuk mengukur sejauh mana janji Jokowi-JK di bidang HAM. Kontras ingin mengkritisi pencapaian pemerintahan di bidang HAM.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Percepat Pembangunan, Mendes PDTT Minta Kepala Desa Lakukan Studi Banding

Percepat Pembangunan, Mendes PDTT Minta Kepala Desa Lakukan Studi Banding

Nasional
Sumpah Pemuda, Sejarah Lahirnya Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan...

Sumpah Pemuda, Sejarah Lahirnya Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan...

Nasional
UPDATE 28 Oktober: 325.793 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 28 Oktober: 325.793 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
UPDATE 28 Oktober: Tambah 4.029, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 400.483

UPDATE 28 Oktober: Tambah 4.029, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 400.483

Nasional
Polri Panggil Lagi Pegawai Kejaksaan yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran

Polri Panggil Lagi Pegawai Kejaksaan yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran

Nasional
Wapres Ma'ruf: Indonesia Merupakan Bangsa yang Hormati HAM

Wapres Ma'ruf: Indonesia Merupakan Bangsa yang Hormati HAM

Nasional
Sejak April, Ada 15.000 Mahasiswa Jadi Relawan Mitigasi Covid-19

Sejak April, Ada 15.000 Mahasiswa Jadi Relawan Mitigasi Covid-19

Nasional
Wapres Ma'ruf Ingatkan Elemen Bangsa Berkomitmen Pertahankan Demokrasi

Wapres Ma'ruf Ingatkan Elemen Bangsa Berkomitmen Pertahankan Demokrasi

Nasional
Antisipasi Klaster Libur Panjang, Satgas Covid-19 Minta Daerah Destinasi Wisata untuk Siap Siaga

Antisipasi Klaster Libur Panjang, Satgas Covid-19 Minta Daerah Destinasi Wisata untuk Siap Siaga

Nasional
Jokowi Berterima Kasih kepada Putra Mahkota Abu Dhabi soal Nama Jalan

Jokowi Berterima Kasih kepada Putra Mahkota Abu Dhabi soal Nama Jalan

Nasional
RI Negara Risiko Tinggi, BNPB Minta Masyarakat Tingkatkan Literasi Kebencanaan

RI Negara Risiko Tinggi, BNPB Minta Masyarakat Tingkatkan Literasi Kebencanaan

Nasional
Pengamat: Ibarat Covid-19, Demokrasi kalau Di-rapid Test Hasilnya Reaktif

Pengamat: Ibarat Covid-19, Demokrasi kalau Di-rapid Test Hasilnya Reaktif

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Libatkan Pegiat Lingkungan dalam Proyek Pariwisata di Pulau Rinca

Ketua MPR Minta Pemerintah Libatkan Pegiat Lingkungan dalam Proyek Pariwisata di Pulau Rinca

Nasional
Wapres Sebut Demokrasi di Indonesia Berkembang Baik

Wapres Sebut Demokrasi di Indonesia Berkembang Baik

Nasional
Lewat Sistem Ini, Data Real Time Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa Diketahui

Lewat Sistem Ini, Data Real Time Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa Diketahui

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X