Kompas.com - 19/10/2018, 17:13 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Evaluasi yang dilakukan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menemukan ada 8 rekomendasi Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang belum dipenuhi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam 4 tahun terakhir.

"Pemerintah gagal menjalankan 8 isu rekomendasi Universal Periodic Review (UPR). Dari mulai agenda penghapusan impunitas, penghapusan hukuman mati, hingga HAM di Papua," ujar Koordinator Kontras Yati Andriyani dalam konferensi pers di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Pertama, pemerintahan Jokowi-JK gagal menghapus hukuman mati. Selama 4 tahun terakhir, terjadi tiga gelombang pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap bandar narkotika.

Baca juga: 4 Tahun Jokowi Memimpin, Penegakan HAM Alami Kemunduran

Kedua, pemerintah tidak memenuhi perlindungan terhadap pembela HAM dan jurnalis. Banyak pembela HAM justru menjadi korban kekerasan, baik secara psikis maupun fisik.

Ketiga, pemerintah gagal memberikan perlindungan HAM di Papua. Terjadi kasus pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh penegak hukum.

Keempat, pemerintah dinilai gagal melakukan penghapusan segala bentuk praktik penyiksaan dan ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan.

Kelima, pemerintah dinilai gagal menghapus impunitas dan menyelesaikan kasus HAM masa lalu. Ada 11 kasus pelanggaran HAM yang sudah diinvestigasi oleh Komnas HAM, tetapi belum ada satupun yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung.

Baca juga: Kontras: 6 Rencana Aksi HAM Gagal Dijalankan Pemerintahan Jokowi-JK

Keenam, pemerintah belum juga meratifikasi konvensi penghilangan paksa. Ketujuh, pemerintah belum memberikan jaminan HAM dalam perang melawan terorisme.

Terakhir, pemerintah dinilai belum memenuhi hak kebebasan berekspresi, berkumpul dan kebebasan beragama.

Laporan ini dibuat dengan analisis ketimpangan antara janji Jokowi-JK dengan realisasi pada pemerintahan di akhir tahun keempat.

Kontras menggunakan indikator dan alat ukur komitmen HAM yang tercantum dalam visi dan misi presiden dan wakil presiden, rencana aksi HAM, hingga komitmen terbuka yang disampaikan kepala pemerintahan.

Kontras melakukan komparasi dan verifikasi dengan kondisi empiris melalui catatan media massa, dan berdasarkan kasus yang dipantau dan didampingi oleh Kontras. Selain itu, Kontras juga menggunakan dokumen yang disusun lembaga lain.

Kontras menjamin laporan evaluasi ini dibuat secara objektif, tanpa ada keberpihakan secara politik. Tujuan laporan ini untuk mengukur sejauh mana janji Jokowi-JK di bidang HAM. Kontras ingin mengkritisi pencapaian pemerintahan di bidang HAM.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 2 Oktober 2022: Bertambah 1.322, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.434.585

UPDATE 2 Oktober 2022: Bertambah 1.322, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.434.585

Nasional
Sampaikan Dukacita atas Kerusuhan Kanjuruhan, PSB Bogor: Ini Kemunduran...

Sampaikan Dukacita atas Kerusuhan Kanjuruhan, PSB Bogor: Ini Kemunduran...

Nasional
Anies, RK, dan Bima Arya Satu 'Panggung', Penyelenggara: Bukan Acara Politik

Anies, RK, dan Bima Arya Satu "Panggung", Penyelenggara: Bukan Acara Politik

Nasional
Rusia Caplok 4 Wilayah Ukraina, Kemenlu RI: Langgar Prinsip Piagam PPB dan Hukum Internasional

Rusia Caplok 4 Wilayah Ukraina, Kemenlu RI: Langgar Prinsip Piagam PPB dan Hukum Internasional

Nasional
Wagub DKI Sampaikan Duka Cita Mendalam Bagi Korban Kerusuhan Kanjuruhan

Wagub DKI Sampaikan Duka Cita Mendalam Bagi Korban Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Penggunaan Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan

Penggunaan Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan

Nasional
Kontras Duga Ada Pelanggaran Hukum dan HAM dalam Tragedi Kanjuruhan

Kontras Duga Ada Pelanggaran Hukum dan HAM dalam Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan, IPW Desak Kapolri Copot Kapolres Malang

Tragedi Stadion Kanjuruhan, IPW Desak Kapolri Copot Kapolres Malang

Nasional
Kurangi Vonis Bermasalah, KY Dorong Ketua Pengadilan Eksaminasi Putusan

Kurangi Vonis Bermasalah, KY Dorong Ketua Pengadilan Eksaminasi Putusan

Nasional
Komnas HAM Turunkan Tim Usut Kerusuhan Kanjuruhan Malang

Komnas HAM Turunkan Tim Usut Kerusuhan Kanjuruhan Malang

Nasional
Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kerusuhan Kanjuruhan

Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Menpora: Kerusuhan Kanjuruhan Menodai Pembangunan Sepakbola Nasional

Menpora: Kerusuhan Kanjuruhan Menodai Pembangunan Sepakbola Nasional

Nasional
KY Sebut Tak Temukan 'Track Record' Jelek terhadap Sudrajad Dimyati

KY Sebut Tak Temukan "Track Record" Jelek terhadap Sudrajad Dimyati

Nasional
Kapolri Bertolak ke Malang Tinjau Lokasi Kerusuhan Kanjuruhan

Kapolri Bertolak ke Malang Tinjau Lokasi Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Soroti Tragedi Stadion Kanjuruhan, Amnesty International: Menyeramkan Sekaligus Memilukan

Soroti Tragedi Stadion Kanjuruhan, Amnesty International: Menyeramkan Sekaligus Memilukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.