Program Sertifikat Tanah Dinilai Dapat Menghindari Konflik Agraria

Kompas.com - 22/03/2018, 13:59 WIB
Politisi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (18/3/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Politisi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (18/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian berpendapat bahwa program pembagian sertifikat tanah ala pemerintahan Presiden Joko Widodo justru bertujuan untuk menekan tingginya konflik agraria.

Menurut Hetifah, konflik agraria seringkali timbul akibat kepemilikan lahan yang tidak jelas. Dengan adanya sertifikasi, setiap jengkal tanah akan jelas kepemilikannya.

"Soal sertifikasi itu juga untuk menghindari konflik agraria. Kalau tidak jelas kan bisa saling klaim," ujar Hetifah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

"Jadi kalau program ini selesai, semua bidang sejengkal pun jelas kepemilikannya. Apakah lahan milik negara, suatu perusahaan atau ini milik perseorangan," kata dia.


 

(Baca juga: Sentilan Amien Rais dan Mengembalikan Reforma Agraria ke Relnya...)

Hetifah mencontohkan, banyaknya konflik agraria yang terjadi di Kalimantan Timur. Konflik agraria terjadi karena banyak lahan yang tidak jelas kepemilikannya.

Akibatnya, berbagai pihak dapat saling klaim tanpa ada bukti yang jelas.

"Justru melindungi masyarakat dari konflik agraria. Sekarang di daerah Kaltim itu banyak sekali konflik. Itu salah satu problem kenapa Pak Jokowi akhirnya dorong ini di samping membantu masyarakat," tuturnya.

(Baca juga: PAN: Program Sertifikat Tanah Jokowi Jadi Jebakan Maut untuk Masyarakat)

Di sisi lain, lanjut Hetifah, program pembangunan yang diupayakan pemerintah juga berpotensi terhambat jika sertifikasi lahan tidak berjalan.

Dengan begitu, masyarakat tidak dapat menerima haknya untuk menikmati pembangunan.

"Karena tidak ada ketidakjelasan masalah lahan, pemerintah mau bangun jalan misalnya atau bendungan kan sering terhambat. Kepentingan publik untuk mendapatkan satu program strategis yang membutuhkan tanah juga harus dilindungi," kata Hetifah.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Nasional
Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Nasional
Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Nasional
Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Nasional
Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Nasional
Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Nasional
Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Nasional
Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Nasional
Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Nasional
Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Nasional
Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Nasional
Para Ajudan yang Setia Mengawal Atasannya Tes Capim KPK...

Para Ajudan yang Setia Mengawal Atasannya Tes Capim KPK...

Nasional
Close Ads X