Presiden Minta Masyarakat Maklumi jika Roda Pemerintahan di Sulteng Belum Optimal

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat memaklumi jika roda pemerintahan di Sulawesi Tengah belum berjalan optimal pasca-bencana gempa dan tsunami yang terjadi pada 28 September 2018.

Jokowi mengakui, pelayanan masyarakat di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong belum berjalan seperti biasa.

"Pemerintah provinsi, kabupaten, setelah saya perintah dibuka, ya buka. Tapi bahwa pelayanan belum maksimal ya iya," ujar Jokowi saat dijumpai di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (10/10/2018).

Namun, kondisi itu karena kondisi psikologis Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih terguncang.

Baca juga: Mendagri: Mulai Hari Ini, Roda Pemerintahan di Sulteng Sudah Berjalan

Banyak ASN dan keluarganya yang menjadi korban. Rumah-rumah mereka banyak yang rusak dan hancur.

"Kondisi seperti itu yang harus kita ketahui. Justru jangan mendesak-mendesak. Kondisi lapangan berbeda dengan seperti yang kita bayangkan," lanjut Jokowi.

Diberitakan, sebanyak 10.679 warga terdampak gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah mengalami luka berat.

Mereka sebagian besar terluka lantaran tertimpa reruntuhan bangunan, terkena timbunan tanah atau lumpur, dan lainnya.

Baca juga: Pastikan Roda Pemerintahan di Sulteng Tetap Berjalan, Ini Langkah Kemendagri

Para korban tersebut dilayani di 15 rumah sakit, terdiri dari 12 rumah sakit di Kota Palu, 2 rumah sakit di Donggala, dan 1 rumah sakit di Sigi.

Selain itu, 50 unit puskesmas juga difungsikan untuk pelayanan kesehatan korban. Jumlah tersebut terdiri dari 13 Puskesmas di Palu, 19 Puskesmas di Donggala, dan 18 Puskesmas di Sigi.

Sementara untuk pelayanan obat-obatan, difungsikan 11 apotek setempat, yaitu 8 apotek di Palu, dan 3 apotek di Sigi.

.

.

.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: #PrayForPalu #PrayForDonggala