Pastikan Roda Pemerintahan di Sulteng Tetap Berjalan, Ini Langkah Kemendagri

Kompas.com - 01/10/2018, 14:42 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat menghadiri pelantikan 40 anggota DPRD Kota Malang hasil PAW di gedung DPRD Kota Malang, Senin (10/9/2018) KOMPAS.com/ANDI HARTIKMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat menghadiri pelantikan 40 anggota DPRD Kota Malang hasil PAW di gedung DPRD Kota Malang, Senin (10/9/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri terus berupaya agar roda  pemerintahan di daerah terdampak  gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah tidak lumpuh dan tetap berjalan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, tim kementeriannya beserta IPDN Manado dan Makassar telah bersiap untuk melakukan pendampingan di kantor pemerintah daerah terdampak gempa agar pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan.

"Selasa besok, tim Kemendagri serta IPDN Manado dan Makassar merapat ke sana ya, membantu pendampingan, baik di Palu, Donggala, dan Sigi," ujar Tjahjo saat dijumpai di Istana Presiden, Jakarta, Senin (1/10/2018).

Baca juga: Puan: Pemerintah Lakukan Tanggap Darurat Bencana Palu dan Donggala


"Yang penting, pemerintah desa, kecamatan, kota dan provinsi, semuanya berjalan. Sehingga bisa menerima laporan, aduan masyarakat dan inventarisasi masalah," lanjut dia.

Tjahjo mengatakan, pola perbantuan pelayanan publik serupa pernah diterapkan ketika bencana gempa bumi melanda Lombok, Nusa Tenggara Barat, beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, ia berharap bantuan itu bisa langsung berjalan optimal.

Tjahjo juga mengingatkan bahwa aparatur sipil negara di daerah terdampak gempa seharusnya ikut membantu proses penanganan pascagempa dan tsunami.

"Tugas utama evakuasi korban, kedua pengobatan penyembuhan dan yang hilang harus dicari karena arahan dari Pak Presiden," ujar Tjahjo.

.

.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: #PrayForPalu #PrayForDonggala

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

Nasional
Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

Nasional
Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Nasional
Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Nasional
Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Nasional
Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Nasional
Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Nasional
Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Nasional
Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X