PDI-P: Johan Budi Bantu Megawati Cetak Kader Antikorupsi

Kompas.com - 13/09/2018, 11:32 WIB
Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo, Senin (11/12/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusStaf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo, Senin (11/12/2017)
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Bergabungnya mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP sebagai caleg PDI Perjuangan bukan karena motif haus kekuasaan.

Johan justru ingin terjun langsung membangun sistem antikorupsi serta membantu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mencetak kader-kader antikorupsi.

Hal itu disampaikan Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menangggapi polemik di media sosial yang dimunculkan oleh mantan Sekretaris Kementerian ESDM Said Didu dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Lewat akun twitternya, kedua tokoh itu mencermati pernyataan Johan Budi yang menyebut PDIP berkomitmen tegas dalam melawan korupsi.

Keduanya menuduh Johan Budi dan para pimpinan KPK haus dengan kekuasaan dengan masuk ke partai politik.

Menurut Basarah, berbeda dari tuduhan itu, keputusan Johan Budi bergabung ke PDI Perjuangan justru menunjukkan bahwa dia tak mau menyia-nyiakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk berpolitik demi membela kepentingan bangsa.

Tujuannya adalah untuk memastikan pemberantasan korupsi, yang menjadi salah satu dari kejahatan luar biasa, benar-benar bisa dilaksanakan dengan cara masuk ke dalam sistem kepartaian dan parlemen.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Johan Budi adalah contoh figur pemimpin yang lebih baik kerja nyata dalam pemberantasan korupsi, daripada sekadar bicara tanpa hasil nyata. Apalagi sekadar bersikap mengutuk kegelapan dan membuat gaduh ruang publik," kata Basarah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/9/2018).

Basarah menjelaskan, sudah hampir 16 tahun KPK berdiri, namun Indonesia seakan tak pernah usai dirundung berbagai kasus korupsi.

Kebanyakan dari masyarakat, termasuk sebagian kalangan tokoh masyarakat dan penggiat antikorupsi, selalu hanya bersikap mengutuk dan menyesali maraknya kasus korupsi.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 16 Juni: 1 Sembuh di India, Tak Ada Tambahan Kasus WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 16 Juni: 1 Sembuh di India, Tak Ada Tambahan Kasus WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jokowi Dijadwalkan Lantik Gubernur dan Wagub Sulteng Rabu Sore Ini

Jokowi Dijadwalkan Lantik Gubernur dan Wagub Sulteng Rabu Sore Ini

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki: Dinilai Janggal dan Lukai Upaya Pemberantasan Korupsi

Pemangkasan Hukuman Pinangki: Dinilai Janggal dan Lukai Upaya Pemberantasan Korupsi

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 dan Amunisi Pencegahan yang Tak Kuat

Lonjakan Kasus Covid-19 dan Amunisi Pencegahan yang Tak Kuat

Nasional
Moeldoko: Kami Akan Kawal Pemulihan Pariwisata di Bali

Moeldoko: Kami Akan Kawal Pemulihan Pariwisata di Bali

Nasional
Satgas Sebut Suplai dan Jadwal Vaksin Covid-19 Terjaga untuk Penuhi Target 1 Juta Per Hari

Satgas Sebut Suplai dan Jadwal Vaksin Covid-19 Terjaga untuk Penuhi Target 1 Juta Per Hari

Nasional
Ngabalin: TWK Internal KPK, Pemerintah Tak Bisa Komentar

Ngabalin: TWK Internal KPK, Pemerintah Tak Bisa Komentar

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Lengkap PPKM di 34 Provinsi | Jawaban Firli Saat Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

[POPULER NASIONAL] Aturan Lengkap PPKM di 34 Provinsi | Jawaban Firli Saat Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

Nasional
Satgas Covid-19 Ingatkan Lagi Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Satgas Covid-19 Ingatkan Lagi Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
Satgas: Efektivitas Vaksin Covid-19 Masih Tinggi, Termasuk Melindungi dari Varian Delta

Satgas: Efektivitas Vaksin Covid-19 Masih Tinggi, Termasuk Melindungi dari Varian Delta

Nasional
BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

Nasional
Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Nasional
Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Nasional
Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X