Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Butuh Lapas Baru untuk Tahanan Kasus Terorisme

Kompas.com - 04/09/2018, 09:43 WIB
Reza Jurnaliston,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menyebutkan, Polri telah mengamankan sebanyak 350 tahanan kasus terorisme sejak terjadinya kerusuhan di Rutan Cabang Salemba, Markas Komando Brigade Mobil, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, pada Mei lalu.

Dengan banyaknya jumlah tahanan kasus terorisme, Polri membutuhkan lembaga pemasyarakatan khusus untuk menampung para tahanan tersebut.

Menurut Setyo, pemerintah tengah mempersiapkan pembangunan lapas khusus karena saat ini tak ada lapas yang layak untuk menampung tahanan kasus terorisme.

“Kita berharap secepatnya, info dari Wakapolri sistemnya kontainer. Cepat itu kalau membangun itu untuk 400 orang, kira-kira 2-3 bulan. Sistem kontainer itu akan dibangun di Cikeas. Seperti yang ada di Spanyol,” kata Setyo, di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (3/9/2018) malam.

Baca juga: Menko Puan Minta Kasus Terorisme seperti di Unri Tak Boleh Terulang

Saat ini, kata Setyo, tahanan-tahanan tersebut masih dititipkan di masing-masing Rumah Tahanan Polres.

“Ya sampai sekarang kan masih dititipkan di polres-polres kan rawan juga. Kalau dia (menyebarkan) pemahaman radikal ke yang lain akan berkembang lagi malah bahaya. Kan kita inginnya deradikalisasi,” ujar Setyo.

Setyo mengatakan, penitipan tahanan kasus terorisme rawan terjadi penyebaran paham radikal ke sesama penghuni tahanan.

Pencegahan yang dilakukan saat ini adalah pemisahan antara tahanan kasus terorisme dan kasus lainnya.

Saat ini, tahanan kasus terorisme yang tengah menjalani hukuman untuk sementara ditempatkan di beberapa lembaga pemasyarakatan yang kapasitasnya masih memungkinkan.

“Kalau sudah jalani hukuman kan bukan di Polres. Kalau ini kan dibawa ke LP yang kosong mana ya diletakkan di sana. Nanti akan dikoordinasikan dengan Menkumham,” kata Setyo.

KOMPAS.com/AKBAR BHAYU TAMTOMO UU Antiterorisme

Kompas TV Setelah tewas dalam tahanan, penguburan jenazah napi sempat mendapat penolakan dari warga setempat.


 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com