Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Mardani Ali Sera Gunakan #2019GantiPresiden, Bukan #2019PrabowoPresiden

Kompas.com - 28/08/2018, 16:37 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PKS sekaligus inisiator gerakan #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera, mengemukakan alasan mengapa bukan menggunakan tagar yang mencantumkan nama calon presiden, misalnya #2019PrabowoPresiden.

Ia mengakui bahwa saat ini PKS bersama Gerindra, PAN, dan Demokrat telah resmi mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Namun ia merasa, belum semua massa akar rumput empat partai tersebut akan memilih pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Karena itu, Mardani menggunakan gerakan #2019GantiPresiden untuk mengonsolidasi massa di akar rumput agar memilih Prabowo-Sandiaga.

Baca juga: Gerindra: Kami Tak Bisa Minta Gerakan #2019GantiPresiden Kampanyekan Prabowo-Sandi

"Karena di kami ada yang dukung Habib Rizieq, ada yang dukung UAS (Ustaz Abdul Somad). Nah, kami perlu waktu untuk konsolidasi hingga nanti akhirnya masuk ke gelanggang kedua capres cawapres ini," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Apa lagi, lanjut Mardani, ada beberapa massa akar rumput mereka yang hendak menggelar ijtima (pertemuan) ulama untuk menentukan pilihan politik lantaran belum puas dengan sosok Sandiaga sebagai cawapres pendamping Prabowo.

"Makanya biar saja, prosesnya tinggal sebentar kok. Orang itu enggak kaya lemari, kalau lemari digeser diem, kalo orang disenggol marah. Jadi kami pelan-pelan kalau itu," lanjut Mardani.

Belakangan ini terjadi konflik antara masyarakat pendukung dan penolak gerakan #2019GantiPresiden di berbagai daerah.

Baca juga: Mardani Sebut Gerakan #2019GantiPresiden Tetap Jalan meski Diprotes

Aparat keamanan sampai harus membubarkan atau membatalkan kegiatan ini untuk menekan potensi konflik yang berkepanjangan di dalam masyarakat.

Gerakan #2019GantiPresiden pertama kali diinisiasi Mardani dan Neno Warisman di Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com