Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Kami Tak Bisa Minta Gerakan #2019GantiPresiden Kampanyekan Prabowo-Sandi

Kompas.com - 28/08/2018, 13:18 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku tak bisa meminta massa pendukung gerakan #2019GantiPresiden untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ia menjelaskan, gerakan #2019GantiPresiden murni datang dari masyarakat karena kecewa terhadap kinerja petahana.

"Ya namanya orang macam-macam terserah. Kita enggak bisa ngarahin orang," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Baca juga: Sekjen Gerindra: Baliho Jokowi Dua Periode Enggak Dilarang, Tuh

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (1/8/2018) malam.KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (1/8/2018) malam.

Muzani pun mengakui bahwa mereka yang menginginkan Jokowi diganti pada 2019 belum tentu akan mendukung Prabowo-Sandi.

Sebab, gerakan ini sudah muncul sebelum Prabowo-Sandi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penantang petahana.

"Kami memberi kebebasan kepada mereka, mengkampanyekan tagline 2019. Kami tidak mengarahkan," kata Muzani.

Baca juga: Gerindra Minta Bansos Diberi Label Uang Rakyat, Bukan Uang Presiden

Kendati demikian, Muzani mengakui bahwa gerakan #2019GantiPresiden ini secara tidak langsung akan menguntungkan Prabowo-Sandi yang diusung Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN.

Sebab, pasangan Prabowo-Sandi merupakan satu-satunya penantang Jokowi di Pilpres 2019.

Ia berharap pada akhirnya para pendukung gerakan #2019GantiPresiden ini bisa solid mendukung Prabowo-Sandi.

"Kalau mau dukung kami, syukur," ujarnya. 

Kompas TV Bagaimana masyarakat bisa memahami debat soal utang yang terjadi saat ini?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com