Kompas.com - 28/08/2018, 14:52 WIB
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera saat ditemui di ruangannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7/2018). KOMPAS.com/Devina HalimKetua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera saat ditemui di ruangannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7/2018).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera yang juga inisiator gerakan #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera menyatakan, pihaknya akan terus melanjutkan deklarasi gerakan tersebut meskipun ditentang sejumlah pihak.

Mardani menambahkan, ke depannya ia akan lebih intensif berkoordinasi dengan polisi sebelum menggelar acara deklarasi agar tak ricuh.

"Kami tetap akan jalan, tetapi kami akan lebih intensif koordinasi dengan kepolisian. Kami tetap yakin kepolisian itu alat negara bukan alat pemerintah," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Bahkan, Mardani sudah dijadwalkan mengunjungi sejumlah provinsi seperti Nanggroe Aceh Darussalam dan Lampung pada September mendatang untuk mendeklarasikan gerakan #2019GantiPresiden.

Baca juga: Kata Mardani, Gerakan #2019GantiPresiden Pendidikan Politik

Menurut Mardani, tak ada yang salah dari gerakan tersebut, sebab tidak termasuk kampanye. Selain itu, Mardani menilai bahwa gerakan berangkat dari keresahan masyarakat atas kesulitan ekonomi yang mendera mereka.

Mardani menambahkan, sebagian besar pelaksanaan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di daerah lainnya berjalan lancar.

"Berjalan dengan baik, tidak ada namanya kerusuhan. Minggu lalu saya ke Kalbar, Pontianak. Awal ya di kota Pontianak, pindah-pindah, dan akhirnya di Desa Punggur, Kabupaten Kubu Raya di kampung, berjalan dengan baik," ucap dia.

Baca juga: Tanggapi Gerakan #2019GantiPresiden, Demokrat Bandingkan Jokowi dengan SBY

Polemik memang muncul setelah belakangan ini terjadi konflik antara masyarakat pendukung dan penolak gerakan #2019GantiPresiden di berbagai daerah.

Aparat keamanan sampai harus membubarkan atau membatalkan kegiatan ini untuk menekan potensi konflik yang berkepanjangan di dalam masyarakat.

Gerakan #2019GantiPresiden pertama kali diinisiasi oleh Mardani dan Neno Warisman di Jakarta.

Ada dua pasangan capres-cawapres yang akan bertarung dalam Pilpres 2019, yakni petahana Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Kompas TV Kedudukan Joko Widodo saat ini memang memangku 2 posisi, sebagai kepala negara dan sebagai calon presiden.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Nasional
AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

Nasional
Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

Nasional
Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

Nasional
Pemerintah Alokasikan Anggaran Penurunan Stunting 2022 Rp 25 Triliun

Pemerintah Alokasikan Anggaran Penurunan Stunting 2022 Rp 25 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.